MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHM)
prihatin dan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya 554 petugas KPPS,
Panwas dan Polisi dalam Pemilu 2019.
“Besarnya jumlah korban jiwa
tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan
mencederai penyelenggaraan pemilu
2019,” kata Koordinator Presidium MN KAHMI, Hamdan Zoelva melalui siaran
pers, Jumat (10/5).
MN KAHMI mengajak segenap elemen
bangsa untuk menaruh atensi dan peduli terhadap tragedi kemanusiaan tersebut.
Tidak berhenti pada wacana dan
pernyataan keprihatinan semata, menurut Hamdan, perlu membangun komitmen dan
perhatian bersama agar misteri jatuhnya korban jiwa segera terungkap.
“MN KAHMI mendorong
dibentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) atas peristiwa tersebut,” tegas
Hamdan.
Hamdan menjelaskan, pembentukan
TPF ini tidak saja untuk menciptakan ketenangan dan mengakhiri berbagai
spekulasi di masyarakat, tetapi juga dimaksudkan antisipasi ke depan agar
tragedi kemanusiaan tersebut tidak terulang
kembali.
MN KAHMI, sambung Hamdan, juga
mengharapkan segera dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan
pemilu, baik Pileg maupun Pilpres. Sehingga ke depannya tercipta desain pemilu
yang lebih tepat, bermartabat, berkeadilan, dan yang manusiawi.
Lebih lanjut MN KAHMI
menginstruksikan kepada seluruh di warganya di daerah, (Majelis Wilayah dan
Majelis Daerah, agar memberi atensi dan
peduli dengan proaktif mendata dan menghimpun informasi yang cermat atas korban
jiwa, baik yang wafat maupun dalam perawatan.
Sementara itu, Komisi Pemilihan
Umum (KPU) memastikan pihaknya sudah melakukan audit medis terhadap peristiwa
ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selama proses
Pemilu Serentak 2019.
Komisioner KPU, Ilham Saputra
menyebut audit medis itu dilakukan dengan menggandeng Kementerian Kesehatan.
“Kemenkes sudah melakukan
bekerjasama dengan KPU,” ujar Ilham di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Jumat
(10/5).
Ilham menyebut kerjasama itu
dilakukan karena KPU tidak memiliki kapasitas untuk audit dan hanya menunggu
hasil dari lembaga yang melakukan audit.
“KPU tidak punya (kapasitas
untuk audit), kemudian Komnas HAM juga sedang melakukan. Beberapa lembaga juga
sudah melakukan. Jadi kita tunggu saja hasilnya seperti apa,” jelasnya.
Lebih lanjut, kata Ilham, KPU
akan melakukan evaluasi terbuka secara menyeluruh usai semua tahapan pemilu
selesai dilakukan. (rmol/kpc)