PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Dugaan vaksinasi berbayar di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), menjadi perhatian anggota DPR RI H Mukhtarudin. Wakil rakyat yang duduk di gedung DPR RI asal Kalimantan Tengah, tepatnya Pangkalan Bun itu meminta dugaan vaksinasi berbayar tersebut segera diusut tuntas.
Pasalnya, disaat masyarakat dihadapkan dangan kesulitan ekonomi dampak pandemi, akan sangat memberatkan jika vaksinasi harus bayar. Padahal, vaksinasi bagi masyarakat telah disediakan oleh pemerintah.
"Kita prihatin dengan adanya dugaan vaksinasi berbayar bagi maayarakat. Kita meminta Polisi dan stakeholder terkait melakukan pengawasan yang ketat pada kegiatan vaksinasi," kata Mukhtarudin, Selasa (10/8).
Dia mengatakan, untuk mengusut dugaan vaksinasi berbayar tersebut, harus segera dilakukan investigasi. Dan jangan sampai merugikan masyarakat. "Segera audit stok vaksin, jangan sampai jumlahnya tidak sesuai antara vaksin yang diterima dengan jumlah orang yang divaksin. Dan segera lakukan investigasi, karena ini tindakan pidana," tegasnya.
Politisi Golkar ini menghimbau, agar vaksinator atau petugas yang terlibat dalam vaksiansi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Pasalnya, ujung tombak suksesnya vaksinasi berada pada nakes yang memberikan vaksin kepada masyarakat.
"Vaksinator adalah kunci suksesnya vaksinasi dalam rangka membentuk kekebalan kelompok atau herd imunity. Karena itu, saya menghimbau kepada petugas nakes atau siapapun yang terlibat dalam proses vaksinasi agar bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab," pungkasnya.
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Dugaan vaksinasi berbayar di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), menjadi perhatian anggota DPR RI H Mukhtarudin. Wakil rakyat yang duduk di gedung DPR RI asal Kalimantan Tengah, tepatnya Pangkalan Bun itu meminta dugaan vaksinasi berbayar tersebut segera diusut tuntas.
Pasalnya, disaat masyarakat dihadapkan dangan kesulitan ekonomi dampak pandemi, akan sangat memberatkan jika vaksinasi harus bayar. Padahal, vaksinasi bagi masyarakat telah disediakan oleh pemerintah.
"Kita prihatin dengan adanya dugaan vaksinasi berbayar bagi maayarakat. Kita meminta Polisi dan stakeholder terkait melakukan pengawasan yang ketat pada kegiatan vaksinasi," kata Mukhtarudin, Selasa (10/8).
Dia mengatakan, untuk mengusut dugaan vaksinasi berbayar tersebut, harus segera dilakukan investigasi. Dan jangan sampai merugikan masyarakat. "Segera audit stok vaksin, jangan sampai jumlahnya tidak sesuai antara vaksin yang diterima dengan jumlah orang yang divaksin. Dan segera lakukan investigasi, karena ini tindakan pidana," tegasnya.
Politisi Golkar ini menghimbau, agar vaksinator atau petugas yang terlibat dalam vaksiansi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Pasalnya, ujung tombak suksesnya vaksinasi berada pada nakes yang memberikan vaksin kepada masyarakat.
"Vaksinator adalah kunci suksesnya vaksinasi dalam rangka membentuk kekebalan kelompok atau herd imunity. Karena itu, saya menghimbau kepada petugas nakes atau siapapun yang terlibat dalam proses vaksinasi agar bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab," pungkasnya.
