PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Tengah (Kalteng), Habib Ismail, menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang mengenai kemungkinan pasangan politiknya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.
Habib Ismail, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalteng pada periode pertama di bawah kepemimpinan Gubernur Sugianto Sabran, mengaku bahwa dirinya pernah diisukan akan berkoalisi dengan beberapa nama besar yang memiliki reputasi di Kalteng.
Di antara nama-nama yang disebutkan dalam isu tersebut adalah Nadalsyah, mantan Bupati Barito Utara (Batara) yang menjabat selama dua periode, Supian Hadi (SHD), mantan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) selama dua periode, serta Agustiar Sabran, mantan Anggota DPR RI dari fraksi PDI-P yang juga merupakan kakak dari Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran.
Menanggapi isu-isu tersebut, Habib Ismail memberikan klarifikasi yang cukup mengejutkan.
“Kami masih dalam tahap pertimbangan. Semua nama yang beredar itu belum final. Sebelum tanggal 27 Agustus 2027, PKB masih bebas untuk menentukan pilihan. Jangan hanya PDIP yang bisa memanfaatkan waktu akhir, PKB juga memiliki kebebasan yang sama,” ungkapnya saat berada di Polda Kalteng, Kamis (8/8).
Habib Ismail juga mengklarifikasi bahwa terdapat kesalahpahaman mengenai pernyataan sebelumnya tentang arah politik PKB. Ia menegaskan bahwa PKB tidak akan sekadar mengikuti arah PDIP.
“Banyak yang salah kaprah mengenai pernyataan kami. Kami menunggu arah PDIP, bukan mengikuti arah PDIP. Maksud kami adalah jika PDIP bergerak ke kanan, bisa jadi kami memilih arah yang berbeda,” tegasnya.
Pernyataan Habib Ismail ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang strategi politik PKB menjelang Pilkada mendatang. PKB tampaknya sedang mempersiapkan strategi yang matang untuk menghadapi kompetisi politik yang semakin ketat. Habib Ismail menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai opsi dengan hati-hati sebelum membuat keputusan akhir.
Dengan demikian, PKB menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk membuat keputusan yang strategis dan bijaksana dalam memilih pasangan politik yang tepat, sambil memastikan bahwa mereka tetap fleksibel dan responsif terhadap dinamika politik yang berkembang. (hfz)