Pemilihan Langsung atau Tidak, Politik Uang Tetap Ada

MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan
Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan praktik money politic atau
politik uang akan tetap ada meski pemilihan itu digelar secara langsung ataupun
lewat DPRD. Mahfud mengeluhkan terkait praktik politik uang yang terus ada saat
pemilihan.

“Apakah di Pilkada itu ada money politic? Selalu ada. Ketika kita bicara
kembali saja ke DPRD, money politic ada, ketika sekarang pemilihan langsung
ada,” ujar Mahfud MD dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Sabtu (5/9).

Saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud pernah menuliskan
pernyataan mengenai politik uang tersebut. Politik uang dibagi dalam beberapa
tingkatan.

“Kalau pilihan langsung kepada rakyat itu money politic-nya eceran,
kalau lewat DPRD itu borongan. Kita bayar ke partai selesai. Kalau ke rakyat
seperti sekarang ya bayar kepada rakyat pakai amplop-amplop satu per satu,”
katanya.

Meski begitu, Mahfud menyambut baik sistem Pilkada langsung ini. Sebab,
meski di tingkat pusat misalnya satu partai tidak berkoalisi, namun di tingkat
provinsi atau kabupaten/kota partai bisa berkoalisi

“Misalnya PAN dengan PKS itu di atas (di tingkat pusat, Red) tidak
cocok, di daerah tertentu bergabung. Demokrat dengan PAN di pusat tidak cocok,
di bawah bergabung. PDIP dengan PKS di daerah tertentu bergabung. Itu bagus,”
ungkap Mahfud.

Dalam pemilihan langsung tidak ada yang namanya partai yang menjadi
koalisi ataupun oposisi permanen. Sebab di provinsi, kabupaten/kota partai juga
menjalin koalisi dalam mengusung kepala daerah.

“Jadi tidak ada satu koalisi atau oposisi permanen terutama tidak ada
lagi pengelompokan ideologi, yang satu ini Islam, satu sekuler, satu
nasionalis, enggak ada sekarang bercampur di dalam Pilkada ini, yang penting
ingin menang semua,” pungkas Mahfud.

MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan
Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan praktik money politic atau
politik uang akan tetap ada meski pemilihan itu digelar secara langsung ataupun
lewat DPRD. Mahfud mengeluhkan terkait praktik politik uang yang terus ada saat
pemilihan.

“Apakah di Pilkada itu ada money politic? Selalu ada. Ketika kita bicara
kembali saja ke DPRD, money politic ada, ketika sekarang pemilihan langsung
ada,” ujar Mahfud MD dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Sabtu (5/9).

Saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud pernah menuliskan
pernyataan mengenai politik uang tersebut. Politik uang dibagi dalam beberapa
tingkatan.

“Kalau pilihan langsung kepada rakyat itu money politic-nya eceran,
kalau lewat DPRD itu borongan. Kita bayar ke partai selesai. Kalau ke rakyat
seperti sekarang ya bayar kepada rakyat pakai amplop-amplop satu per satu,”
katanya.

Meski begitu, Mahfud menyambut baik sistem Pilkada langsung ini. Sebab,
meski di tingkat pusat misalnya satu partai tidak berkoalisi, namun di tingkat
provinsi atau kabupaten/kota partai bisa berkoalisi

“Misalnya PAN dengan PKS itu di atas (di tingkat pusat, Red) tidak
cocok, di daerah tertentu bergabung. Demokrat dengan PAN di pusat tidak cocok,
di bawah bergabung. PDIP dengan PKS di daerah tertentu bergabung. Itu bagus,”
ungkap Mahfud.

Dalam pemilihan langsung tidak ada yang namanya partai yang menjadi
koalisi ataupun oposisi permanen. Sebab di provinsi, kabupaten/kota partai juga
menjalin koalisi dalam mengusung kepala daerah.

“Jadi tidak ada satu koalisi atau oposisi permanen terutama tidak ada
lagi pengelompokan ideologi, yang satu ini Islam, satu sekuler, satu
nasionalis, enggak ada sekarang bercampur di dalam Pilkada ini, yang penting
ingin menang semua,” pungkas Mahfud.