SEDERET sindiras pedas dilontarkan politisi PDIP kepada Partai
Nasdem, yang diyakin publik menjadi indikasi kuat keduanya tengah tak akur.
Setidakya ada tiga hal yang
digunakan PDIP menjadi serangan balasan yang ditujukan kepada Parti Nasdem.
Berikut tiga hal yang menjadi
sindiran PDIP yang ditujukan kepada Partai Nasdem:
1. Komposisi dan penyusunan kabinet
Pertama, yakni mengenai cara dan
etika dalam berpolitik serta bernegara. PDIP menegaskan, mereka tak akan
mengikuti cara-cara yang dipakai Nasdem.
Yang konon sudah menyetorkan
sejumlah nama kepada Presiden Jokowi untuk dipilih sebagai calon menteri di
Kabinet Indonesia Kerja (KIK).
Menurut Sekjen PDIP, semestinya
setiap parpol membiarkan presiden sendiri yang menentukan siapa orang-orang
yang pantas menjadi pembantunya di KIK Jilid II mendatang.
Terlebih, hal itu adalah murni
hak prerogatif presiden, sehingga tak sepantasnya parpol melakukan intervensi
kepada presiden.
Hasto menjelaskan, bagi PDIP,
menyusun kabinet harus dengan kontemplasi, dilengkapi dengan data, profil
setiap calon yang ada dan presiden punya opsi-opsi itulah yang harus dibahas.
“Seharusnya tidak ada tekan
menekan di dalam penyusunan hal itu,†kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta
Pusat, Kamis (1/8/2019).
Hasto menyadari parpol sebenarnya
punya peran memobilisasi rakyat dalam memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Namun, peran
tersebut bukan berarti meniadakan hak prerogatif presiden dalam memilih
pembantunya.
“Presiden tetap berdaulat dan itu
juga ditunjukkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri saat itu,â€
“Beliau menyusun kabinet dengan
diam, dengan sunyi, tetapi bisa menghasilkan sosok-sosok berkaliber nasional
dan internasional sehingga kabinet disebut the dream team kabinet yang mampu
menyelesaikan krisis dimensi saat itu,†ujar Hasto.
2. Jaksa Agung
Posisi Jaksa Agung saat dijabat
oleh HM Prasetyo yang notabene adalah kader Partai Nasdem. Namun ke depan, PDIP
tegas tak akan membiarkan posisi itu kembali dijabat oleh Nasdem.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
menyebut, Jaksa Agung sebaiknya dijabat oleh internal intitusi Kejaksaan Agung
sendiri, bukan dari kader partai.
Alasannya, hal itu dilakuan untuk
mendorong stabilitas dan penegakan hukum di Indonesia.
“Kader-kader dari internal
lembaga kementerian negara tersebut untuk mendapatkan ruang jabatan yang
tertinggi,†kata Hasto, di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis
(1/8/2019).
Politisi asal Yogyakarta itu
menegaskan, apa yang diinginkan PDIP itu adalah aspirasi publik.
Karena itu, partai besutan
Megawati Soekarnoputri itu mendukung penuh aspirasi dimaksud agar tumbuh
dedikasi dalam membangun seluruh sistem dan komitmen seluruh elemen jaksa
agung.
“Untuk dapat menegakkan hukum
dengan sebaik-baiknya, itu ditangkap oleh PDIP dan kami memberikan dukungan
terhadap aspirasi itu,†jelasnya.
Hasto menambahkan, pada
prinsipnya, hukum harus ditegakkan dengan cara berkeadilan dengan langsung
bertanggungjawab pada aspek kemanusiaan.
Apalagi, kata dia, tidak boleh
ada hukum yang ditegakkan hanya untuk kepentingan politik tertentu.
“Dari pengalaman PDIP, kekuasaan
tidak bisa dibangun di jalan pintas dengan menggunakan instrumen hukum, tidak
bisa,†ujar Hasto.
3. Nyaplok kader
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
melontarkan sindiran membalas keinginan politisi Partai Nasdem yang hendak
memboyong Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk bertarung di Pilkada DKI
Jakarta 2022 mendatang.
Padahal, perempuan pertama yang
memimpin Kota Surabaya itu adalah kader PDIP yang bergelimang prestasi
mengkilap, penghargaandan pengakuan dari dunia internasional.
Hasto menyatakan, partai besutan
Megawati Soekarnoputri selama ini membudayakan kepala daerah dipilih dari kader
internal sendiri.
“PDIP mendorong kepala daerah,
memang kita prioritaskan dari dalam kader partai sendiri,†ujar Hasto di Kantor
DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (1/8/2019).
Politisi asal Yogyakarta itu
lantas menceritakan, dalam pengkaderan, PDIP memiliki program sekolah kader.
Proses itu dilakukan untuk
memilih orang-orang yang berpotensi dimajukan, baik dalam pertarungan
legislatif dan eksekutif.
Cara-cara seperti itu, kata
Hasto, adalah langkah awal PDIP untuk menghindari pencaplokan kader partai lain
untuk melanggengkan jalan partai memenangkan kompetisi politik.
“Calon-calon kepala daerah sebagai
proses kelembagaaan sistemik dari dalam partai melalui sekolah partai bukan
dari dengan cara mengambil dari kader lain,†tukasnya. (ruh/pojoksatu/kpc)