Pilpres memang telah
usai. Namun, bagi kalangan parpol, pertarungan belum berakhir. Mereka kini
sibuk mengatur strategi untuk mendapatkan “jatah†di pemerintahan
Jokowi-Ma’ruf. Isu tersebut semakin panas karena Jokowi dikabarkan akan
mengakomodasi tokoh parpol pendukung Prabowo-Sandi.
Sinyal bahwa Jokowi
akan menerima kubu sebelah tampak dalam pidatonya kemarin. “Saya mengajak Pak
Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun negara ini,â€
ucap Jokowi.
Presiden terpilih
2019-2024 itu menyampaikannya dengan nada datar sehingga sulit menebak arahnya.
Penjelasan lebih konkret baru didapat ketika Jawa Posmenanyakan
saat sesi konferensi pers.
Apakah Jokowi akan
mengajak gerbong Prabowo-Sandi ke dalam koalisi pemerintahan maupun parlemen?
Menurut Jokowi, untuk menuju ke arah tersebut, dirinya masih perlu waktu.
“Karena saya pun harus mengajak berbicara untuk yang sudah ada di dalam, yaitu
Koalisi Indonesia Kerja,†terangnya.
Pernyataan itu
langsung disambut tepuk tangan para wakil parpol pendukungnya yang ada di
sekitarnya. Wajah mereka tampak semringah. Namun, Jokowi menegaskan bahwa
dirinya terbuka kepada siapa pun yang ingin bersama-sama memajukan Indonesia.
“Bersama-sama membangun negara ini,†lanjutnya.
Disinggung soal
rencana bertemu dengan Prabowo, Jokowi justru membalik pertanyaan itu. Mantan
gubernur DKI Jakarta tersebut meminta wartawan bertanya kepada Prabowo kapan
mau bertemu dengannya.
Sekjen PDIP Hasto
Kristiyanto menjelaskan, sekarang istilahnya sudah bukan lagi koalisi
pemenangan. “Tapi sebuah kerja sama dalam rangka terwujudnya janji-janji
kampanye presiden untuk kemajuan Indonesia,†ujarnya.
Jika dibandingkan
dengan Pemilu 2014, terang Hasto, saat ini koalisi pemerintah jauh lebih baik
dan stabil. Sebab, dukungan di parlemen mencapai 61 persen. Apalagi, sudah tidak
ada polemik karena UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) memastikan bahwa pemenang
pileg akan mendapat kursi ketua DPR. Kondisi itu menjadikan konfigurasi politik
jauh lebih stabil.
Bagaimanapun, tutur
Hasto, perlu ada pihak di luar pemerintahan untuk ikut menyehatkan kualitas
demokrasi. Sampai saat ini komunikasi antarpartai pun tetap berjalan, khususnya
di parlemen.
Sebagai parpol
pendukung utama Jokowi, pihaknya yakin struktur kabinet pemerintahan ke depan
lebih berbasis kualifikasi. Namun, parpol koalisi yang sudah bersama sejak
pencalonan tentu akan ikut menempatkan kadernya di kabinet. “Tetapi, itu hak
prerogatif presiden,†lanjutnya.
Bila dikaitkan dengan
parpol di luar pemerintahan, selama ini Jokowi termasuk orang yang fleksibel.
Pihak-pihak yang ada di luar pemerintahan juga rutin diajak berdialog. “Dialog
dengan Gerindra, dengan Demokrat, jangan terlalu cepat dimaknai sebagai
bagi-bagi kursi menteri,†tambahnya.
Terpisah, pengamat
komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyayangkan bila
sampai koalisi pemerintah ke depan semakin gemuk. Dengan menambah gerbong
koalisi dari parpol pendukung Prabowo-Sandi. “Bisa terjadi Orde Baru jilid
dua,†ucapnya.
Sebab, bila semua
parpol masuk koalisi pemerintah, tidak ada yang akan mengkritisi jalannya
pemerintahan. Lagi pula, tutur Hendri, menambah parpol koalisi akan berat untuk
Jokowi-Ma’ruf. “Karena memang DNA-nya berbeda. Apalagi PKS dengan pemerintahan
Pak Jokowi ini,†lanjutnya.
Namun, bisa saja
beberapa parpol seperti Demokrat dan PAN masuk, tentu dengan satu syarat.
Jokowi harus mampu meyakinkan partai pendukungnya bahwa bergabungnya dua parpol
itu adalah yang terbaik bagi bangsa.(jpc)