PROKALTENG.CO – Bank Indonesia (BI) memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ke delapan negara sebagai bagian dari strategi memperkuat transaksi lintas batas dan mendorong daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini sejalan dengan upaya BI mempercepat digitalisasi sistem pembayaran nasional.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, perluasan QRIS tersebut ditargetkan berjalan seiring dengan peningkatan transaksi digital pada 2026. BI menargetkan 17 miliar transaksi digital dengan 60 juta pengguna QRIS, di mana sekitar 45 juta di antaranya berasal dari pelaku UMKM.
“Digitalisasi sistem pembayaran, termasuk QRIS, kami dorong untuk memperkuat UMKM dan transaksi lintas batas,” ujar Perry dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2025 di Jakarta, Rabu.
Adapun delapan negara tujuan perluasan QRIS meliputi Malaysia, Thailand, Singapura, Jepang, China, Korea, India, dan Arab Saudi. Menurut Perry, integrasi ini memudahkan pelaku UMKM dan masyarakat dalam bertransaksi lintas negara secara cepat, aman, dan efisien.
Selain mendorong QRIS, BI tetap optimistis terhadap prospek ekonomi nasional. Perry menegaskan ekonomi Indonesia pada 2026 dan 2027 diproyeksikan tumbuh lebih baik dibandingkan 2025, dengan inflasi yang tetap terkendali.
“Setelah melewati 2025 dengan kinerja yang baik, Insyaallah 2026 dan 2027 ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi,” katanya.
Pada 2026, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,9 hingga 5,7 persen dengan titik tengah 5,3 persen. Sementara pada 2027, pertumbuhan diproyeksikan meningkat menjadi 5,1 sampai 5,9 persen dengan titik tengah 5,5 persen. Inflasi pada periode 2026–2027 diperkirakan tetap di level 2,5 persen plus minus 1 persen.
Dari sisi pembiayaan, BI mengestimasi pertumbuhan kredit berada di rentang 8–12 persen pada 2026 dan meningkat menjadi 9–13 persen pada 2027. Untuk mendukung hal tersebut, BI akan menjaga stabilitas rupiah, membuka ruang penurunan suku bunga di tengah inflasi rendah, serta memperkuat likuiditas perbankan.
Di bidang makroprudensial, kebijakan akan terus dilonggarkan pada 2026 dan 2027 guna mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. BI juga menyiapkan insentif likuiditas makroprudensial bagi perbankan yang aktif menyalurkan kredit ke sektor prioritas dan proaktif menurunkan suku bunga kredit.
Perry menambahkan, BI turut mengarahkan kebijakan untuk mendukung UMKM, ekonomi kreatif, serta program Asta Cita pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Sementara di sektor sistem pembayaran, BI akan terus mengembangkan infrastruktur seperti BI-FAST guna mendukung digitalisasi domestik dan lintas batas. BI juga menyiapkan pengembangan talenta digital dengan menyeleksi 800 anak muda Indonesia yang akan dibina selama enam bulan, mulai dari kewirausahaan, sandboxing, hingga temu investor.
“Bank Indonesia akan mengarahkan seluruh bauran kebijakan moneter, makroprudensial, hingga sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tegas Perry. (jpg/ant)
