PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Tengah (Kalteng), Rihando mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng, kinerja ekonomi provinsi ini pada triwulan I-2021 kembali mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif), sebesar 3,12% (yoy). Angka ini terkontraksi lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sebesar 2,10% (yoy).
Secara sektoral (dari sisi penawaran), sebut Rihando, tekanan ekonomi triwulan I-2021 utamanya bersumber dari melambatnya kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan dan penggalian, LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan LU Konstruksi.
“Sedangkan dari sisi permintaan, hampir seluruh komponen PDRB pengeluaran mengalami pertumbuhan negative, kecuali komponen pengeluaran konsumsi LNPRT yang masih tumbuh positif sebesar 0,81% (yoy) pada triwulan I-2021,” ujarnya, Kamis (11/6/2021).
Merespon perkembangan tersebut, imbuh Rihando, Bank Indonesia tetap berkeyakinan bahwa, di tengah pemulihan ekonomi nasional yang saat ini masih berlangsung dan perbaikan ekonomi global yang terus berlanjut, ekonomi Kalimantan Tengah ke depan diprakirakan membaik.
Namun untuk itu, memerlukan penerapan necessary condition yaitu vaksinasi dan protokol kesehatan yang disiplin, serta bersinergi dalam menjalankan lima strategi respons kebijakan yang menjadi sufficient condition antara lain : 1) pembukaan sektor produktif dan aman, 2) percepatan stimulus fiskal (realisasi anggaran), 3) peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran, 4) stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial, dan 5) digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya UMKM.
Rihando menyatakan, dalam rangka mewujudkan pemulihan ekonomi Provinsi Kalteng ke depan, KPwBI kalteng mendorong upaya-upaya sebagai berikut:
1. Percepatan Realisasi APBD
Optimalisasi percepatan realisasi APBD dalam rangka mendorong terciptanya multiplier effect bagi pembangunan daerah. Realisasi belanja yang segera, tepat waktu dan tepat sasaran menjadi tulang punggung perekonomian daerah sekaligus trigger bagi kegiatan pembangunan berkelanjutan.
“Pemerintah daerah perlu melakukan monitoring dan pengawasan yang ketat terhadap realisasi anggaran belanja dengan prioritas yang dapat memberikan multiplier effect, baik bagi konsumsi pemerintah maupun konsumsi masyarakat,” kata Rihando.
2. Hilirisasi Komoditas Unggulan Ekspor
Menurut Rihando, hingga saat ini komuditas unggulan Kalteng, pada umumnya adalah bahan mentah yang tidak memerlukan proses pengolahan lebih lanjut. Sehingga, hilirisasi komoditas dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi ekonomi, baik kedekatan pasar (konsumen), akses, geografis dan biaya.
“Hilirisasi ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi komoditas unggulan, serta meningkatkan kemandirian lokal yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung ekonomi daerah,” sebut dia.
Selain itu, perlu dikaji lebih lanjut komoditas lokal yang memiliki potensi ekspor, yang belum optimal dikelola diolah di daerah serta terdapat permintaan dari luar negeri. Misalkan komoditas sarang burung walet, Nipah, Porang dan Rotan.
Optimalisasi komoditas potensi ekspor tersebut dapat dilakukan melalui sinergi dengan lembaga keuangan, asosiasi pelaku usaha dan stakeholder lainnya.
3. Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan daerah.
Pesatnya perkembangan teknologi perlu direspon melalui digitalisasi, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.
Dari sisi pemerintah, pemanfaatan digitalisasi dapat dilakukan melalui pengembangan Eletronifikasi Transaksi Pemda (ETP) pada transaksi pendapatan dan belanja, melalui kanal pembayaran yang tersedia.
“Mengingat cakupan wilayah Provinsi Kalteng yang luas, implementasi elektronifikasi di daerah perlu diperkuat melalui koordinasi dalam wadah Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang telah dibentuk melalui surat keputusan Gubernur Kalteng,” ujarnya.
Sementara itu, digitalisasi dari sisi pelaku usaha dan masyarakat utamanya dapat berfokus pada sektor riil yang bersentuhan langsung pada peningkatan permintaan khususnya konsumsi masyarakat.
Terbatasnya mobilitas masyarakat pada masa pandemi Covid-19 berpengaruh pada kinerja UMKM dan pariwisata daerah. Sehingga penggunaan website sebagai media promosi dan penjualan pada masa keterbatasan mobilitas masyarakat perlu dibangun untuk mengatasi lemahnya permintaan.
Lebih lanjut Rihando menambahkan, sebagai upaya dukungan dan langkah nyata terhadap pemulihan ekonomi, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Gerakan Nasional Bangga Berwisata Indonesia (Gernas BWI) serta akselerasi program 12 juta QRIS, KPwBI Kalteng dan Pemprov Kalteng membangun website UMKM dan Pariwisata digital Kalimantan Tengah, yang secara resmi akan di-launching pada tanggal 24 Juni 2021 pada puncak acara Festival UMKM dan Pariwisata Digital “Pesona Bumi Tambun Bungai” 2021 di Kota Palangka Raya.
“Kami berharap pada waktunya nanti, masyarakat Kalimantan Tengah dapat turut menyaksikan peresmian tersebut pada saluran YouTube BI Kalteng dan media sosial lainnya, turut bertransaksi secara virtual, dan berpartisipasi dalam menyebarkan luaskan informasi website UMKM dan Pariwisata digital Kalteng,” pungkas Rihando.