PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Meski harus diguyur gerimis, aktivis Aksi Kamisan Kalteng tetap menggelar aksi solidaritas kepada suku Awyu di Papua mempertahankan hutan adat dari rampasan lahan perusahaan sawit di Taman Tugu Soekarno, Kota Palangkaraya pada Kamis, (28/3/2024) sore.
“Hutan adat bagi kami orang Papua adalah sebagai ibu yang memberi makan dan minum, hutan memberi kehidupan. Pembukaan lahan untuk perkebunan Sawit adalah bentuk perampasan hak rakyat. Krisis iklim di sebabkan ekspansi perkebunan sawit berlebihan. Dukung suara rakyat mengelola dan berdikari di tanahnya sendiri. Setop dan cabut izin perkebunan sawit yang merampas lahan masyarakat. Bebaskan masyarakat Papua dari perampasan lahan perkebunan sawit,” ucap Alte Gwijangge, salah satu peserta dalam Aksi Kamisan Kalteng tersebut.
Pihaknya, bersama perjuangan masyarakat adat suku Awyu berupaya mempertahankan adat terus mengalami rintangan. Pada Saat ini pihaknya sedang mengawal gugatan Hendrikus Woro yang menggugat perusahaan sawit PT.IAL di Boven Digoel.
Menurutnya, gugatan tersebut melalui pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, mereka kawal proses sidang selama 7 bulan tanpa henti. Alte menyayangkan putusan PTUN menolak gugatan Hendrikus Woro pada 02 November 2023 lalu.
“Melalui tim kuasa hukum Hendrikus Woro, (LBH Papua, pusaka, walhi dan greenpeace) melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Manado dan putusan majelis hakim menolak banding Hendrikus Woro. Sehingga Hendrikus Woro dan Tim Kuasa Hukum akan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung,” ungkapnya.
Dikatakannya. Hutan dan tanah adat sangat penting bagi Hendrikus Woro dan seluruh marganya serta anak cucu mereka. Hutan juga sangat penting sebagai benteng krisis iklim. (jef)
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Meski harus diguyur gerimis, aktivis Aksi Kamisan Kalteng tetap menggelar aksi solidaritas kepada suku Awyu di Papua mempertahankan hutan adat dari rampasan lahan perusahaan sawit di Taman Tugu Soekarno, Kota Palangkaraya pada Kamis, (28/3/2024) sore.
“Hutan adat bagi kami orang Papua adalah sebagai ibu yang memberi makan dan minum, hutan memberi kehidupan. Pembukaan lahan untuk perkebunan Sawit adalah bentuk perampasan hak rakyat. Krisis iklim di sebabkan ekspansi perkebunan sawit berlebihan. Dukung suara rakyat mengelola dan berdikari di tanahnya sendiri. Setop dan cabut izin perkebunan sawit yang merampas lahan masyarakat. Bebaskan masyarakat Papua dari perampasan lahan perkebunan sawit,” ucap Alte Gwijangge, salah satu peserta dalam Aksi Kamisan Kalteng tersebut.
Pihaknya, bersama perjuangan masyarakat adat suku Awyu berupaya mempertahankan adat terus mengalami rintangan. Pada Saat ini pihaknya sedang mengawal gugatan Hendrikus Woro yang menggugat perusahaan sawit PT.IAL di Boven Digoel.
Menurutnya, gugatan tersebut melalui pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, mereka kawal proses sidang selama 7 bulan tanpa henti. Alte menyayangkan putusan PTUN menolak gugatan Hendrikus Woro pada 02 November 2023 lalu.
“Melalui tim kuasa hukum Hendrikus Woro, (LBH Papua, pusaka, walhi dan greenpeace) melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Manado dan putusan majelis hakim menolak banding Hendrikus Woro. Sehingga Hendrikus Woro dan Tim Kuasa Hukum akan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung,” ungkapnya.
Dikatakannya. Hutan dan tanah adat sangat penting bagi Hendrikus Woro dan seluruh marganya serta anak cucu mereka. Hutan juga sangat penting sebagai benteng krisis iklim. (jef)
