PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka kegiatan Borneo Forum 7 di Kota Palangkaraya, Jumat (28/6).
AHY mengatakan, Borneo Forum yang diselenggarakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) itu, merupakan gelaran tahunan dalam rangka membahas berbagai isu terkait industri perkebunan kelapa sawit.
“Pastinya ada masalah. Tapi juga pastinya ada progres yang perlu kita juga bahas evaluasi dan carikan solusi yang terbaik,” ujarnya, kepada awak media.
Dia menyoroti yang menjadi masalah utama perkebunan kelapa sawit secara umum yakni produksi yang menurun. Sementara permintaannya semakin tinggi.
”Ada sejumlah isu yang harus dikelola bersama, termasuk lahan-lahan yang seharusnya bisa berproduksi secara optimal di Kalteng, maupun di tempat -tempat lain juga banyak lahan potensial untuk produktivitas kelapa sawit,”bebernya.
”Ini penting untuk kita cari solusinya, karena kalau tidak, lahannya berkurang sedangkan masyarakat juga membutuhkan sekali lapangan pekerjaan, kesejahteraan. Termasuk agar industri kelapa sawit ini, semakin maju dan berkembang. Ekonomi kita pasti akan makin membaik kalau ini bisa kita dukung bersama,” jelasnya.
Anak dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu menyebut, adanya keluhan di sana- sini soal lahan-lahan perkebunan masuk ke kawasan hutan. Menurutnya, permasalahan tersebut di luar dari otoritas oleh Kementerian ATR/BPN yang memiliki otoritas secara langsung berkaitan dengan kawasan hutan.
“Tetapi tentu kita harus mencari jalan tengahnya. Jangan sampai ini berkelanjutan masalahnya. Padahal produktivitas kebun kelapa sawit ini benar-benar diharapkan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi. Karena kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi nasional daerah. Termasuk membuka lapangan pekerjaan bagi kesejahteraan masyarakat secara umum,” jelasnya.
”Kementerian ATR BPN akan memberikan dukungan. Selagi dan setelah kita ketahui lahan-lahan tersebut, statusnya clean dan clear, tentu tidak ada hambatan buat kita ATR/BPN mempercepat segala urusan proses administrasi terkait lahan tata ruang yang dibutuhkan bagi pengembangan industri perkebunan kelapa sawit,”bebernya.
Sementara itu, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutannya menyebut, pelaku usaha perkebunan yang tidak ada plasmanya agar tidak diperpanjang Hak Guna Usaha (HGU).
”HGU nya tidak usah diperpanjang saja, kalau perlu dicabut saja. Kasih orang yang betul-betul peduli terhadap masyarakat yang ada di Kalteng,” ujarnya.
Dia meminta agar pelaku usaha perkebunan membantu pemerintah untuk memerangi kebodohan bersama pemerintah daerah.
”Supaya Kalteng 20 tahun ke depan paling tidak S-1 semuanya, kalau pengusaha-pengusaha membantu dengan jelas. Tapi pada kenyataannya miris, kenapa? pemerintah daerah menggelontorkan beasiswa Tabungan Beasiswa Berkah sebesar Rp166 milliar untuk S-1, sekitar 1 mahasiswa untuk yang miskin Rp7,5 juta,” jelasnya.(hfz/hnd)