PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Bakal calon pimpinan Universitas Palangka Raya (UPR), Prof. Liswara Neneng. Memaparkan visi dan misinya untuk mentransformasi UPR menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang berdaya saing global.
Dalam presentasinya pada Sosialisasi Bakal Calon Rektor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UPR, Kamis (18/60/2026).
Ia menekankan pentingnya otonomi kampus hingga kemandirian finansial. Prof. Liswara menjelaskan. Bahwa status PTN-BH merupakan urgensi mendesak, agar universitas memiliki ruang gerak yang lebih dinamis dalam merespons kebutuhan zaman.
“Dengan PTN BH, fleksibilitas kita sebagai kampus untuk menambah mengurangi program studi, mengubah orientasi program studi, dan juga mengatur kemandirian finansial akan lebih fleksibel,” tegas Prof. Liswara dalam paparannya.
Untuk mewujudkan fleksibilitas tersebut, Prof. Liswara menempatkan digitalisasi tata kelola perguruan tinggi di urutan pertama rancangan strategisnya. Ia menilai sistem yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel adalah syarat mutlak yang harus dibenahi sebelum mengeksekusi program lain.
“Mengapa saya menempatkan tata kelola ini di bagian atas Bapak Ibu, karena ini bagi saya prioritas teratas. Kita benahi dulu seluruh tata kelola baru selanjutnya tri dharma itu akan kita letakkan di atasnya, karena tata kelola ini adalah pondasi,” jelasnya.
Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) ini juga menyoroti masalah evaluasi internal di kampus yang selama ini dinilai masih kurang konsisten, sehingga membutuhkan penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
“SPMI itu sangat perlu Bapak Ibu, karena di universitas ini kita terlalu sering membuat perencanaan, melaksanakan itu tetapi tidak ditindaklanjuti. Jadi setiap berganti personel maka akan kemudian berganti lagi rencananya,” tambahnya.
Prof. Liswara memberikan perhatian khusus pada pengembangan karier tenaga pendidik. Ia memahami tingginya beban dan kesulitan dosen dalam meraih gelar kehormatan akademik tertinggi jika tidak didukung oleh institusi.
“Ini janji saya bagi Bapak Ibu dosen, dan yang akan atau yang kesulitan untuk mengajukan guru besar, Bapak Ibu dosen yang belum S3, Bapak Ibu dosen yang membutuhkan penelitian, ada alokasi dana pendidikan untuk dosen studi lanjut S3. Selanjutnya pendampingan dan pendanaan publikasi untuk akselerasi guru besar,” janjinya di hadapan para akademisi.
Lebih lanjut, ia merencanakan pembuatan wadah khusus di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) untuk menjamin keberhasilan program tersebut.
“Saya tahu untuk guru besar itu tidak mudah, dan kalau kita biarkan dosen berusaha sendiri itu sangat sulit. Akhirnya nanti di LPPM itu akan kita buat semacam klinik pendampingan,” ungkapnya.
Tak hanya berfokus pada dosen, Prof. Liswara juga menuntut peran aktif mahasiswa dalam mendongkrak reputasi akademik UPR, khususnya di kancah global.
“Nah ini saya sampaikan kepada para mahasiswa, akan sangat didorong dan disupport untuk kegiatan pertukaran mahasiswa, maupun publikasi yang dilakukan oleh mahasiswa bersama dengan dosen. Ke depannya, kewajiban mahasiswa publikasi ini hingga pada jurnal bereputasi internasional,” tuturnya.
Di akhir pemaparan peta jalan (roadmap) empat tahunnya, Prof. Liswara menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang terukur jika ia terpilih memimpin universitas, termasuk target ekonomi yang berani.
“Pertama, sudah terbentuk sistem tata kelola yang terintegrasi, pendapatan non-UKT mencapai 40%, jumlah dan kualifikasi SDM memenuhi standar, akreditasi UPR mendapatkan peringkat unggul, dan yang terakhir sistem dan pondasi hukum PTN-BH telah siap,” rincinya.
“UPR unggul, inovatif dan berdampak,” pungkas Prof. Liswara, menutup presentasinya. (her)
