NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Puluhan mahasiswa dan pemuda di Nanga Bulik tetap menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi Vol II, Minggu malam (17/5/2026).
Meski akhirnya berjalan lancar, pihak penyelenggara mengaku sempat mendapat intervensi hingga harus kucing-kucingan dan berpindah lokasi sebanyak tiga kali.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Lamandau tersebut, pada akhirnya sukses digelar di Cafe Songopitu, Jalan Batu Batanggui Gang Mufakat, Nanga Bulik.
Diklaim ‘Sensitif’, Penyelenggara Pertanyakan Alasan Aparat
Ketua DPC GMNI Lamandau, Debby Pramana Putra, mengungkapkan bahwa hambatan datang dari pihak aparat dengan dalih menjaga kondusivitas wilayah. Film tersebut dinilai memuat isu-isu sensitif. Debby sangat menyayangkan adanya bentuk intervensi dan pembatasan ruang diskusi publik ini, yang juga menyasar kepada pemilik tempat acara (kafe) sebelumnya.
Menurutnya, alasan pelarangan film dokumenter di Indonesia sering kali berlindung di balik isu SARA atau propaganda. Padahal, isi film tersebut murni memotret realitas sosial.
“Kalau film itu berbicara tentang konflik tanah adat, deforestasi, dan dampak sosial pembangunan, bagian mana yang dianggap berbahaya? Esensi menonton Pesta Babi ini justru untuk merangsang masyarakat agar lebih kritis dalam melihat sesuatu yang janggal,” tegas Debby saat dikonfirmasi wartawan, Senin (18/5/2026).
Debby menambahkan, pembangunan nasional sudah sepatutnya melibatkan masyarakat adat setempat agar tidak menyisakan bom waktu di kemudian hari.
“Pemerintah harus membuka ruang publik dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Kalau tidak, konflik sosial bisa muncul karena miskomunikasi,” lanjutnya.
Usai pemutaran film, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi kritis yang membedah isu konflik agraria, deforestasi, hingga dampak sosial dari proyek pembangunan nasional.
Turut hadir dalam forum tersebut, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkalan Bun, Muhammad Affis Mulyadin.
Affis menekankan bahwa program strategis pemerintah, termasuk ketahanan pangan nasional, harus dieksekusi dengan pendekatan dialogis, bukan koersif.
“Pemerintah harus turun langsung ke lapangan untuk mendengar aspirasi masyarakat. Dialog-dialog dengan masyarakat penting dilakukan agar program pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru,” kata Affis.
Sesi diskusi berjalan dinamis dan interaktif. Banyaknya rintangan sebelum acara dimulai justru memicu rasa penasaran dari kalangan pelajar yang hadir.
Andrian, salah satu siswa SMA 1 Bulik yang ikut menjadi peserta, mengaku heran mengapa film sekritis ini harus dibatasi pemutarannya.
“Sebenarnya dari pandangan saya seluruh Indonesia harus menonton film dokumenter ini agar semua bisa tahu bagaimana keadaan Indonesia sekarang,” tutur Andrian polos.
Melalui pemutaran film dan ruang dialektika ini, DPC GMNI Lamandau berharap budaya intelektual di kalangan mahasiswa serta pemuda di Kabupaten Lamandau tidak redup. Mereka berkomitmen untuk terus merawat ruang diskusi publik yang terbuka demi kemajuan dan kontrol sosial di daerah. (bib)
