PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menuai sorotan dari kalangan pengusaha.
Ketua Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalimantan Tengah (Kalteng) Frans Martinus mendukung kebijakan penghematan anggaran tersebut.
Ia mengharapkan efisiensi anggaran dapat transparan dan stabilitas ekonomi tetap terjaga. “Kita bisa memaklumi situasi ini, ada skala prioritas yg ingin dicapai dalam program jangka pendek, utamanya Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujarnya, Sabtu (15/2).
Namun di sisi lain. Ia tak menampik bahwa kebijakan efisiensi anggaran akan berdampak ke sektor – sektor bisnis. Diantaranya yakni hotel, restoran, pariwisata, maskapai penerbangan dan beberapa sektor lainnya.
Dengan demikian, kalangan pengusaha menyarankan agar proses efisiensi anggaranharus transparan.“Jika dalam tahap uji coba banyak kendala segera evaluasi menyeluruh,” terangnya.
Selain itu. APINDO juga menyarankan kepada pemerintah. Agar upaya menggaet investor asing tetap dilaksanakan dengan memberikan segala kemudahan perijinan, pajak dan insentif yang menarik buat investor.
“Pelaku UMKM juga harus betul-betul mendapatkan atensi nyata dalam mengembangkan produknya, permodalan, akses pasar domestik maupun internasional yang dibantu pemerintah,” harapnya.(hfz)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menuai sorotan dari kalangan pengusaha.
Ketua Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalimantan Tengah (Kalteng) Frans Martinus mendukung kebijakan penghematan anggaran tersebut.
Ia mengharapkan efisiensi anggaran dapat transparan dan stabilitas ekonomi tetap terjaga. “Kita bisa memaklumi situasi ini, ada skala prioritas yg ingin dicapai dalam program jangka pendek, utamanya Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujarnya, Sabtu (15/2).
Namun di sisi lain. Ia tak menampik bahwa kebijakan efisiensi anggaran akan berdampak ke sektor – sektor bisnis. Diantaranya yakni hotel, restoran, pariwisata, maskapai penerbangan dan beberapa sektor lainnya.
Dengan demikian, kalangan pengusaha menyarankan agar proses efisiensi anggaranharus transparan.“Jika dalam tahap uji coba banyak kendala segera evaluasi menyeluruh,” terangnya.
Selain itu. APINDO juga menyarankan kepada pemerintah. Agar upaya menggaet investor asing tetap dilaksanakan dengan memberikan segala kemudahan perijinan, pajak dan insentif yang menarik buat investor.
“Pelaku UMKM juga harus betul-betul mendapatkan atensi nyata dalam mengembangkan produknya, permodalan, akses pasar domestik maupun internasional yang dibantu pemerintah,” harapnya.(hfz)
