PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum yang saat ini tengah mengusut dugaan korupsi dana hibah pilkada yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Palangka Raya.
Ketua KPU Kota Palangka Raya, Joko Anggoro, menyatakan bahwa jajarannya selalu bersikap kooperatif dalam menghadapi prosedur hukum yang sedang berjalan, termasuk dalam memenuhi panggilan pemeriksaan hingga penyerahan dokumen dan data yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum.
“Kami mendukung setiap langkah dan proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh pihak kejaksaan, sekaligus menghormati proses yang berjalan, ” ujar Joko dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (10/6/2026).
Meski demikian, institusi penyelenggara pemilu tersebut berharap seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).
“Namun pada intinya, kita tetap berharap mengedepankan asas (presumption of innocence) atau praduga tidak bersalah,” tambahnya.
Mengingat tingkat partisipasi pemilih pada periode sebelumnya yang dinilai masih kurang maksimal, KPU kini gencar menggandeng sekolah, perguruan tinggi, hingga kelompok masyarakat marginal untuk mendongkrak partisipasi demokrasi.
“Kita mendorong agar partisipasi demokrasi dan politik kita meningkat. Terus terang, partisipasi pemilih kemarin agak kecil, sehingga kita dorong agar ke depannya bisa meningkat,” jelasnya.
Lebih jauh, Joko mengungkapkan bahwa KPU juga harus segera bersiap menyongsong Pemilu 2029. Tahapan persiapan dan konsolidasi sudah harus berjalan sejak tahun 2027, atau dua tahun sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara.
“KPU saat ini sedang focus menjalankan 3 program Prioritas Nasional salah satunya adalah Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat. Kerja-kerja ini dilaksanakan secara sinergi dan berkesinambungan tentunya bekerja sama dengan para pihak terkait, ” ungkapnya.
Joko berharap proses hukum ini dapat berlangsung dengan cepat dan segera mendapatkan titik terang.
Hal ini dinilai krusial agar fokus kinerja KPU ke depan tidak terganggu oleh terbangunnya narasi negatif yang dapat berdampak pada persepsi masyarakat terhadap institusi.
“Artinya, dengan adanya kasus-kasus ini, sedikit banyak juga mengganggu proses-proses tersebut. Kami benar-benar mendukung proses hukum ini dan berharap agar bisa segera dan cepat selesai prosesnya, sehingga KPU bisa kembali fokus tanpa ada persepsi negatif di masyarakat,” pungkasnya. (her)
