PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyentuh 4,32 persen secara tahunan pada Juli 2026. Angka ini menjadi yang tertinggi di regional Kalimantan.
Pengamat Ekonomi dan Akademisi, Suherman Juhari, menilai kondisi ini sangat serius. Menurutnya, inflasi tinggi akan langsung memukul daya beli masyarakat luas.
“Jika harga kebutuhan naik lebih cepat dari pendapatan, daya beli riil akan anjlok. Akibatnya, aktivitas ekonomi kita bisa tersendat,” ujar Suherman dalam keterangannnya, Minggu (9/8/2026).
Suherman menjelaskan, Kalteng memiliki tantangan geografis yang berat. Wilayahnya sangat luas, namun penduduknya tersebar jauh.
Kondisi ini membuat rantai distribusi menjadi sangat panjang. Selain itu, Kalteng masih sangat bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain. Hal ini menjadikan biaya logistik sangat rentan memicu inflasi.
“Gangguan produksi di daerah asal, cuaca buruk, atau keterlambatan distribusi akan sangat cepat meroketkan harga di Kalteng,” jelasnya.
Terkait program Gerakan Pasar Murah, Suherman memberikan catatan kritis. Ia menilai program itu penting, tapi hanya sebatas meredam gejala sesaat.
“Kita harus berani membedah masalah strukturalnya. Kenapa harga pangan di Kalteng sangat mudah bergejolak” tegasnya.
Ia meminta Pemerintah dan TPID memetakan komoditas secara spesifik. Harus jelas mana yang harganya naik karena kurang produksi lokal, mana yang masalah distribusi, dan mana yang akibat lonjakan permintaan.
Ke depan, Kalteng dituntut serius membangun ketahanan pangan. Suherman mendorong peningkatan produktivitas pertanian lokal untuk mengurangi ketergantungan pasokan luar.
“Jangan cuma berlindung di balik nama besar food estate. Faktanya, bicara hilirisasi kita masih sangat bergantung pada pihak luar,” kritiknya.
Suherman memperingatkan, inflasi tinggi sangat berbahaya bagi masyarakat berpendapatan rendah. Pengeluaran mereka mayoritas habis untuk kebutuhan pokok.
“Keberhasilan menekan inflasi bukan dari seberapa sering kita bikin pasar murah. Tapi seberapa tangguh kita memperbaiki produksi, agar warga dapat harga wajar tanpa harus menunggu bantuan,” tutup Suherman. (her)
