30.9 C
Jakarta
Friday, July 19, 2024
spot_img

Teras Narang: Pengelolaan SDA Membutuhkan Strategi Jangka Panjang

PROKALTENG.CO – Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengikuti mengikuti rapat dengar pendapat Panitia Perancang Undang-Undang DPDR RI bersama para pakar energi, termasuk Mantan Menteri ESDM Archandra Tahar di Jakarta, Rabu.

Pada rapat tersebut, Teras menyebutkan bahwa ia sepakat dengan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar, bahwa pengelolaan sumber daya alam (SDA) membutuhkan strategi jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan nasional, dan tidak merugikan daerah.

“SDA di sektor energi juga mesti didesain dari hulu hingga hilir agar pengelolaannya benar-benar memberikan dampak besar bagi kepentingan rakyat sesuai amanah konstitusi. Terpenting lagi, pengelolaan SDA pasca berakhirnya izin usaha suatu perusahaan tidak meninggalkan masalah baru bagi daerah. Sebaliknya,  mesti mampu meninggalkan kemandirian ekonomi bagi masyarakat daerah penghasil SDA,” ucapnya.

Teras  menyebut, peran-peran penting daerah, khususnya yang memiliki ekonomi berbasis sumber daya alam, menjadi penting untuk mengawal rancangan undang-undang untuk pengelolaan SDA ini.

Baca Juga :  Komite II DPD Tindaklanjuti Pembangunan Bendungan Margatiga

“Termasuk memastikan bahwa pengelolaan SDA akan memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah, dan begitu juga kesejahteraannya,” kata dia.

Dia mengemukakan bahwa dalam rapat dengar pendapat bersama DPD RI itu, Arcandra Tahar ada menyampaikan empat hal penting yang perlu dilihat dalam mengelola SDA Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana keempat hal penting itu seturut dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sekaligus cita-cita ideal.

Adapun keempat hal penting itu yang dimaksud itu yakni, pengelolaan SDA wajib dikelola putera-puteri terbaik bangsa Indonesia, teknologi yang digunakan merupakan ciptaan sendiri, pendanaan berasal dari dalam negeri, serta pemanfaatan SDA pertama-tama harus mengutamakan kebutuhan dalam negeri.

“Menurut saya, keempat hal hal penting yang mesti dimasukkan dalam rancangan undang-undang pengelolaan SDA yang sedang kami garap di DPD RI. Berbagai upaya mesti dilakukan untuk mengurangi gap yang terjadi atas empat hal penting ini,” kata Teras.

Baca Juga :  Danramil 1015-12 Parenggean Hadiri Rakor dan Evaluasi Penanganan Covid

Selain hal itu, mantan Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu juga sepakat dengan apa yang disampaikan akademisi dari Departemen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Dr Teguh Kurniawan, yang menekankan pentingnya aspek berkelanjutan dan keadilan dalam pengelolaan SDA.

Di mana aspek Tata Kelola Lingkungan Daerah sebagai konsep politik pelibatan masyarakat sipil lokal dalam masalah lingkungan serta peran penting pemerintah daerah tak kalah penting, termasuk sebagai salah satu upaya pengurangan kemiskinan.

Apalagi, lanjut dia, khusus untuk sektor pertambangan menurutnya beberapa tantangan perlu dijawab, seperti re-sentralisasi kewenangan, ekspor ilegal, kepatuhan pemegang izin, lemahnya pengawasan, dampak lingkungan, isu tenaga kerja asing, reinkarnasi Izin Usaha Pertambangan, kontribusi bagi ekonomi lokal, konflik sosial, hingga penambangan ilegal.

“Ini lah yang saya maksudkan, pengelolaan SDA membutuhkan strategi jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan nasional dan penting untuk dikawal pembahasan UU yang berkaitan dengan pengelolaan SDA,” jelas Teras Narang.

PROKALTENG.CO – Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengikuti mengikuti rapat dengar pendapat Panitia Perancang Undang-Undang DPDR RI bersama para pakar energi, termasuk Mantan Menteri ESDM Archandra Tahar di Jakarta, Rabu.

Pada rapat tersebut, Teras menyebutkan bahwa ia sepakat dengan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar, bahwa pengelolaan sumber daya alam (SDA) membutuhkan strategi jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan nasional, dan tidak merugikan daerah.

“SDA di sektor energi juga mesti didesain dari hulu hingga hilir agar pengelolaannya benar-benar memberikan dampak besar bagi kepentingan rakyat sesuai amanah konstitusi. Terpenting lagi, pengelolaan SDA pasca berakhirnya izin usaha suatu perusahaan tidak meninggalkan masalah baru bagi daerah. Sebaliknya,  mesti mampu meninggalkan kemandirian ekonomi bagi masyarakat daerah penghasil SDA,” ucapnya.

Teras  menyebut, peran-peran penting daerah, khususnya yang memiliki ekonomi berbasis sumber daya alam, menjadi penting untuk mengawal rancangan undang-undang untuk pengelolaan SDA ini.

Baca Juga :  Komite II DPD Tindaklanjuti Pembangunan Bendungan Margatiga

“Termasuk memastikan bahwa pengelolaan SDA akan memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah, dan begitu juga kesejahteraannya,” kata dia.

Dia mengemukakan bahwa dalam rapat dengar pendapat bersama DPD RI itu, Arcandra Tahar ada menyampaikan empat hal penting yang perlu dilihat dalam mengelola SDA Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana keempat hal penting itu seturut dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sekaligus cita-cita ideal.

Adapun keempat hal penting itu yang dimaksud itu yakni, pengelolaan SDA wajib dikelola putera-puteri terbaik bangsa Indonesia, teknologi yang digunakan merupakan ciptaan sendiri, pendanaan berasal dari dalam negeri, serta pemanfaatan SDA pertama-tama harus mengutamakan kebutuhan dalam negeri.

“Menurut saya, keempat hal hal penting yang mesti dimasukkan dalam rancangan undang-undang pengelolaan SDA yang sedang kami garap di DPD RI. Berbagai upaya mesti dilakukan untuk mengurangi gap yang terjadi atas empat hal penting ini,” kata Teras.

Baca Juga :  Danramil 1015-12 Parenggean Hadiri Rakor dan Evaluasi Penanganan Covid

Selain hal itu, mantan Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu juga sepakat dengan apa yang disampaikan akademisi dari Departemen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Dr Teguh Kurniawan, yang menekankan pentingnya aspek berkelanjutan dan keadilan dalam pengelolaan SDA.

Di mana aspek Tata Kelola Lingkungan Daerah sebagai konsep politik pelibatan masyarakat sipil lokal dalam masalah lingkungan serta peran penting pemerintah daerah tak kalah penting, termasuk sebagai salah satu upaya pengurangan kemiskinan.

Apalagi, lanjut dia, khusus untuk sektor pertambangan menurutnya beberapa tantangan perlu dijawab, seperti re-sentralisasi kewenangan, ekspor ilegal, kepatuhan pemegang izin, lemahnya pengawasan, dampak lingkungan, isu tenaga kerja asing, reinkarnasi Izin Usaha Pertambangan, kontribusi bagi ekonomi lokal, konflik sosial, hingga penambangan ilegal.

“Ini lah yang saya maksudkan, pengelolaan SDA membutuhkan strategi jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan nasional dan penting untuk dikawal pembahasan UU yang berkaitan dengan pengelolaan SDA,” jelas Teras Narang.

spot_img
spot_img

Terpopuler

spot_img

Artikel Terbaru