33.2 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

Pembangunan Infrastruktur Dituntut Lebih Merata

MUARA TEWEH-Anggota DPRD
Batara Henny Rosgiaty Rusli dipercayakan sebagai juru bicara, pada penyampaian
rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati
Barito Utara (Batara) tahun anggaran 2018. Ada beberapa masalah dari Dinas PUPR
Kabupaten Barito Utara (Batara) yang dianggap perlu dilakukan penyelesaian, sehingga
dewan memberikan saran pada forum tersebut.

Henny menyampaikan bahwa
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Utara (Batara) harus
dapat menghindari kesenjangan pembangunan infrastruktur di Kota Muara Teweh dan
di desa-desa.

Dalam rekomendasi tersebut
anggota dewan melirik infrastruktur yang berada di perdesaan dan menilai bahwa
kualitasnya memperhatinkan.

“Seperti pembangunan
infrastruktur jalan dan jembatan yang terdapat di desa-desa, agar hal itu
diperhatikan lagi kualitasnya bukan hanya kuantitasnya saja dan juga asas
manfaat dari bangunan tersebut. Dengan harapan mampu meningkatkan perekonomian
masyarakat. Sedangkan, untuk pemerataan pembangunan disarankan agar pada tahun
yang akan datang pembangunan infrastruktur lebih di fokuskan ke desa-desa yang
Lebih memerlukan dengan memperhatikan skala prioritas dan asas manfaat,” jelasnya
pada forum rapat di Aula DPRD Batara, Jumat (24/5).

Baca Juga :  RSUD Tamiang Layang Menerima Seluruh Pasien tanpa Memandang Status Sos

Pembangunan infrastruktur
jalan dan jembatan masih belum merata di setiap kecamatan dan desa. Hal itu,
perlu dicari formula yang tepat untuk menjawab permasalahan pembangunan
infrastruktur jalan dan jembatan yang tidak merata sehingga diharapkan dapat
membuka akses yang lebih cepat antar desa, antar kecamatan dan menuju ibu kota
Kabupaten.

“Proyek multiyears saat
ini hendaknya diselesaikan tepat waktu dan tepat guna, sesuai dengan kontrak
yang sudah disepakati bersama, agar hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh
masyarakat. Begitu pula terkait dengan masalah pemasangan jaringan listrik
diseluruh desa se-Batara, segera dilakukan pembukaan badan jalan baru yang bisa
menghubungkan antar desa dan antar kecamatan sehingga mempermudah pihak PLN
untuk pemasangan jaringan listrik,” paparnya. (adl/abe)

Baca Juga :  Kades Harus Berperan Aktif Cegah Karhutla

MUARA TEWEH-Anggota DPRD
Batara Henny Rosgiaty Rusli dipercayakan sebagai juru bicara, pada penyampaian
rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati
Barito Utara (Batara) tahun anggaran 2018. Ada beberapa masalah dari Dinas PUPR
Kabupaten Barito Utara (Batara) yang dianggap perlu dilakukan penyelesaian, sehingga
dewan memberikan saran pada forum tersebut.

Henny menyampaikan bahwa
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Utara (Batara) harus
dapat menghindari kesenjangan pembangunan infrastruktur di Kota Muara Teweh dan
di desa-desa.

Dalam rekomendasi tersebut
anggota dewan melirik infrastruktur yang berada di perdesaan dan menilai bahwa
kualitasnya memperhatinkan.

“Seperti pembangunan
infrastruktur jalan dan jembatan yang terdapat di desa-desa, agar hal itu
diperhatikan lagi kualitasnya bukan hanya kuantitasnya saja dan juga asas
manfaat dari bangunan tersebut. Dengan harapan mampu meningkatkan perekonomian
masyarakat. Sedangkan, untuk pemerataan pembangunan disarankan agar pada tahun
yang akan datang pembangunan infrastruktur lebih di fokuskan ke desa-desa yang
Lebih memerlukan dengan memperhatikan skala prioritas dan asas manfaat,” jelasnya
pada forum rapat di Aula DPRD Batara, Jumat (24/5).

Baca Juga :  RSUD Tamiang Layang Menerima Seluruh Pasien tanpa Memandang Status Sos

Pembangunan infrastruktur
jalan dan jembatan masih belum merata di setiap kecamatan dan desa. Hal itu,
perlu dicari formula yang tepat untuk menjawab permasalahan pembangunan
infrastruktur jalan dan jembatan yang tidak merata sehingga diharapkan dapat
membuka akses yang lebih cepat antar desa, antar kecamatan dan menuju ibu kota
Kabupaten.

“Proyek multiyears saat
ini hendaknya diselesaikan tepat waktu dan tepat guna, sesuai dengan kontrak
yang sudah disepakati bersama, agar hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh
masyarakat. Begitu pula terkait dengan masalah pemasangan jaringan listrik
diseluruh desa se-Batara, segera dilakukan pembukaan badan jalan baru yang bisa
menghubungkan antar desa dan antar kecamatan sehingga mempermudah pihak PLN
untuk pemasangan jaringan listrik,” paparnya. (adl/abe)

Baca Juga :  Kades Harus Berperan Aktif Cegah Karhutla
Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutnya

Terpopuler

Artikel Terbaru