SAMPIT-Masyarakat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten
Kotawaringin Timur (Kotim) banyak yang mengeluhkan bantuan sosial (bansos)
terdampak Covid-19. Baik berupa Program
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun bantuan
program keluarga harapan (PKH) dari pemerintah pusat.
Keluhan tersebut ditemukan anggota DPRD Kabupaten Kotim
saat melakukan reses di enam titik desa daerah pemilihan (Dapil) I yang
meliputi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
Dengan demikian anggota DPRD menilai bahwa bansos tersebut
masih semrawut dalam realisasi di lapangan.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotim Muhammad Rudini Darwan
Ali selaku Koordinator Reses Dapil I pun mengungkapkan hasil reses selama tiga
hari itu, ada banyak keluhan warga yang disampaikan mengenai bantuan sosial
yang hingga sekarang belum diterima.
“Masyarakat belum menerima bantuan apapun selama
pandemi Covid-19. Baik itu bantuan
langsung tunai (BLT) maupun sembako yang telah dijanjikan oleh pemerintah
pusat, provinsi hingga kabupaten,” ujarnya, Kamis (14/5) kemarin.
Menurutnya dari enam desa yang dikunjungi pihaknya
diantaranya Desa Telaga Baru, Palangsian, Eka Bahurui, Bapeang, Bangkuang
Makmur dan Desa Bapanggang Raya, semua masyarakat mempertanyakan bantuan yang
telah dijanjikan pemerintah.
“Dari enam desa yang kami kunjungi sudah ada 4 desa
yang telah melakukan validasi data dan finalisasi serta penetapan siapa saja
warga yang berhak menerima bantuan tersebut.
Tapi sampai sekarang bantuannya tak kunjung terealisasi juga,”
terangnya.
Ketua DPD Partai Amanat Nasional ini juga mengatakan,
dirinya bersama sembilan anggota DPRD Kotim yang mewakili daerah pemilihan
(Dapil) I, mendesak pemerintah daerah agar segera melakukan penyaluran bantuan
sembako bagi warga yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Baik itu yang bersumber dari pemerintah
pusat, provinsi ataupun kabupaten.
“Semua aspirasi yang kami serap di lapangan melalui
kepala desa akan menjadi tugas kami DPRD untuk mengawal dan mengawasi kinerja
pemerintah kabupaten agar keinginan masyarakat terwujud. Jangan sampai
pembagian bantuan yang bersifat untuk sosial tidak diterima masyarakat secara
merata. Sehingga tidak ada kecemburuan
sosial bagi masyarakat,”tutupnya.