SUKAMARA,PROKALTENG.CO-Bupati Sukamara H Windu Subagio meminta seluruh perangkat daerah (PD) di lingkungan pemerintah kabupaten Sukamara bisa segera menyusun rencana kerja. Menurut Windu, penyusunan rencana kerja itu sangat penting untuk menentukan arah kebijakan pembangunan kabupaten Sukamara ke depan.
Hal ini disampaikan Windu saat membuka kegiatan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kabupaten Sukamara tahun 2021, beberapa waktu lalu. Menurut bupati, kondisi keterbatasan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah harus menjadi perhatian bersama PD di lingkungan Pemkab Sukamara.
“Untuk itu saya minta agar segara menyusun rencana kerja perangkat daerah yang lebih komprehensif,” pinta Windu.
Karena, lanjut dia, tidak semua program dan kegiatan dapat dibiayai dari APBD Kabupaten Sukamara. Bupati berharap, PD bisa memanfaatkan anggaran yang tersedia saat ini secara optimal, efisien, dan efektif. Selain itu, bupati juga meminta agar peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mempercepat pembangunan daerah harus ditingkatkan dengan membangun sinergi bersama seluruh stakeholder.
“Terutama untuk menggerakkan Corporate Social Responsibility (CSR) dan kemitraan pemerintah, swasta dalam konsep public private partneship,” jelasnya.
Demikian juga, tegas dia, sinergi dan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat perlu ditingkatkan lagi guna mendapatkan dukungan APBD Provinsi. “Oleh karenanya usulan-usulan kegiatan tersebut hendaknya benar-benar memperhatikan pembagian urusan kewenangan baik Provinsi maupun Pusat. Sehingga usulan kegiatan tersebut menjadi efektif,” imbuhnya.
Bupati menjelaskan, pada tahapan ini pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan. Meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif selaras dengan perkembangan teknologi dan informasi, penguatan usaha industri dan komunitas potensial di kabupaten Sukamara, dan percepatan penanggulangan kemiskinan.