MUARA
TEWEH–Membakar lahan kini memang menjadi masalah yang serius ditangani oleh
seluruh pihak. Dampak yang ditimbulkan bisa merugikan banyak orang. Meski
diakui Anggota DPRD Batara Edi Fran Aji, membakar lahan ini ada yang dilakukan
untuk keperluan berladang.
Untuk
itulah, pihak dewan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Polres
Batara. Hal ini untuk mencari solusi bersama, terkait pembakaran lahan untuk
membuka ladang tersebut.
“Sebagaimana
diketahui, 42 persen masyarakat di Batara ini berprofesi sebagai petani. Saya
garis bawahi, masyarakat yang berladang ini tidak membakar lahan, tapi membakar
ladang. Jadi, mari cari solusi agar masyarakat yang berladang ini bisa membuka
lahan seperti biasa,†tegasnya.
Politikus
Nasional Demokrat (NasDem) ini mengaku sangat memahami aturan dari pemerintah
untuk tidak membakar lahan. Pada saat masyarakat membuka lahan dengan membakar
itu, ujarnya, terbatas berkisar satu hektare saja.
Sementara
itu, menanggapi keinginan mencari solusi tersebut, Kapolres Batara, AKBP Dostan
Matheus Siregar menerangkan ia memaklumi profesi sebagian masyarakat sebagai
petani. Tetapi, ia mengingatkan adanya anggaran yang dikeluarkan untuk
penanggulangan tidaklah sedikit.
“Helikopter
begitu mengudara biayanya Rp400 Juta sekali mengudara untuk biaya
penanggulangan kebakaran, dari mulai pagi sampai sore. Palangka Raya ada empat helikopter,
berarti setiap hari itu empat kali naik, Rp400 juta kali empat,†ujarnya.
Lanjutnya,
ia mengutarakan agar masyarakat bisa mengubah sistem membuka ladangnya dengan
sistem modern. Yakni, memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti traktor.
“Pembukaan
lahan mengubah paradigma dari cara membakar dengan cara modernisasi yaitu
dengan traktor atau alat-alat berat, dibuka secara modernisasi itu memang agak
sedikit terjadi perbedaan, tapi mungkin hanya teknisnya saja,†kata kapolres.(adl/ila)