PROKALTENG.CO-Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di sejumlah daerah membuat pengendara kesulitan.
Antrean panjang terlihat di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) karena masyarakat berusaha mendapatkan BBM non subsidi dengan oktan RON 92 tersebut.
Pertamina menjelaskan, gangguan distribusi terjadi akibat kondisi cuaca perairan yang memengaruhi pengiriman produk Pertamax ke Terminal BBM Banjarmasin dari titik suplai utama.
Namun, pengamat kebijakan publik Subhan Syarief menilai fenomena ini tidak semata karena keterlambatan suplai atau peningkatan konsumsi.
Menurut peneliti Batang Banyu Institute itu, kelangkaan yang terjadi serentak dengan antrean panjang dan disparitas stok antarwilayah mengindikasikan adanya market disruption anomaly.
“Situasi ini menunjukkan distribusi tidak sepenuhnya dikendalikan negara, melainkan dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya, Kamis (20/11).
Subhan menduga, kelangkaan Pertamax merupakan ulah mafia migas yang memanfaatkan celah tata kelola distribusi.
Ia menyebut, ruang penyimpangan masih terbuka lebar terutama di fase distribusi, di mana mafia memiliki kendali atas armada tanker, depo, SPBU, hingga sistem kuota.
“Pola penyimpangan seperti penimbunan, switching, dan pengalihan alokasi bukan insidental, melainkan menunjukkan karakter coordinated supply manipulation. Mafia migas bekerja bukan sekadar pelaku ilegal, tetapi sebagai aktor ekonomi yang memanfaatkan kelemahan regulasi,” jelasnya.
Subhan menilai kelangkaan ini bisa menjadi serangan balik mafia migas terhadap pemerintah. Hal itu terkait langkah pemerintah menetapkan salah satu pemain besar, Riza Chalid, sebagai tersangka sekaligus masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).
“Jaringan ini memiliki akses logistik, finansial, bahkan kedekatan politik dengan penguasa. Mereka mampu menekan pemerintah melalui kelangkaan atau kegaduhan distribusi. Pertamina pun menjadi sasaran strategis karena merupakan wajah negara dalam pengelolaan energi,” tambahnya.
Untuk mengatasi persoalan kelangkaan BBM secara menyeluruh, Subhan memberikan sejumlah masukan.
Pertama, pemerintah perlu melakukan reformasi tata kelola distribusi dengan memperkuat digitalisasi berbasis QR.
Kedua, membentuk Satgas Pengawasan energi daerah berbasis multi lembaga.
“Yang dibutuhkan adalah peningkatan sistem digitalisasi distribusi, pengembangan model tracking, dashboard stok publik, audit digital terhadap depo dan SPBU, serta pembentukan tim independen. Satgas ini bisa melibatkan lembaga independen, kepolisian, kejaksaan, ESDM, BPH Migas, dan juga publik,” katanya. (jpg)
