PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan masih menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut. Untuk itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggandeng masyarakat, khususnya Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), dalam memperkuat sistem pengawasan perikanan.
Langkah ini bukan sekadar upaya administratif, melainkan strategi kolaboratif untuk mencegah praktik penangkapan yang merusak habitat. Dislutkan ingin menjadikan pengawasan sebagai ruang edukasi bersama, bukan sekadar alat penindakan.
“Pengawasan yang kami lakukan bukan sekadar mencari pelanggaran, tapi menjadi ruang edukasi bersama bagi pelaku usaha untuk menjalankan praktik yang lebih bertanggung jawab,” kata Kepala Dislutkan Kalteng, Sri Widanarni.
Ia menjelaskan, pengawasan rutin dilakukan melalui pengecekan laporan produksi yang memuat jenis serta jumlah tangkapan dan laporan distribusi yang memperlihatkan alur produk ke pasar. Data ini menjadi tolok ukur evaluasi dan transparansi.
Selain itu, inspeksi langsung digelar di lokasi budidaya dan pelabuhan perikanan. Di tambak, fokusnya pada kesesuaian dengan prinsip budidaya berkelanjutan, sementara di pelabuhan menyasar aktivitas bongkar muat, higienitas, dan pengelolaan limbah.
“Bahkan kapal penangkap ikan juga menjadi sasaran pengawasan untuk memastikan alat tangkap yang digunakan sesuai aturan dan tidak merusak habitat laut,” imbuhnya.
Peran masyarakat dalam pengawasan juga diperkuat. Pokmaswas menjadi mitra strategis dalam mengawasi aktivitas di lapangan, terutama di wilayah pesisir dan perairan umum.
“Pokmaswas adalah ujung tombak di wilayah pesisir dan perairan umum. Mereka membantu kami mengawasi praktik-praktik di lapangan dan menjadi penggerak kesadaran lingkungan di komunitasnya,” ucapnya. (hfz)