PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menunjukkan komitmennya dalam mendukung Program Strategis Nasional Pembangunan Tiga Juta Rumah. Hal ini ditegaskan lewat kehadiran Kepala Bapperida Kalteng sekaligus Plt. Sekda Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perumahan Perdesaan yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4).
Leonard hadir mewakili Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran dalam forum yang dibuka secara langsung oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah. Kegiatan ini menjadi wadah sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau, terutama bagi masyarakat di kawasan perdesaan.
“Pemprov Kalteng menyambut baik program ini dan siap mendukung implementasinya di daerah, terutama dalam mengatasi ketimpangan akses terhadap perumahan layak di pedesaan,” ujar Leonard.
Ia menekankan bahwa penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Tak hanya meningkatkan kesejahteraan, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Perumahan adalah kebutuhan dasar. Melalui program ini, kami berharap kualitas hidup masyarakat desa meningkat, sekaligus membuka lapangan kerja di sektor konstruksi dan industri bahan bangunan,” tambahnya.
Dalam Rakornis, Kementerian Dalam Negeri juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menyusun regulasi dan menyiapkan lahan guna memperlancar pembangunan. Pemerintah pusat berharap daerah dapat mengidentifikasi kebutuhan nyata masyarakatnya, agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.
Leonard menegaskan, Pemprov Kalteng akan terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota di wilayahnya demi memastikan program ini berjalan efektif.
“Sinergi pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan program ini,” tegasnya.
Rakornis kali ini juga membahas strategi percepatan, mulai dari penyederhanaan regulasi hingga mekanisme kolaborasi lintas sektor. Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir, antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian PKP Imran, serta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia. (hfz)