PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo menyoroti masih rendahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rapat Koordinasi TEPRA Triwulan II yang digelar di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (28/7/2025). Salah satu perhatian khusus diarahkan pada banyaknya kendaraan dinas instansi pemerintah yang belum melunasi pajak kendaraan.
Menurut Wagub, hal ini menjadi ironi dan mencoreng citra pemerintah daerah sebagai pihak yang seharusnya memberi teladan.
“Hal ini tentu menjadi ironi. Pemerintah daerah semestinya memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, bukan justru menjadi bagian dari permasalahan,” tegas Edy. Ia menyebut, Pemprov akan membentuk Tim Terpadu di bawah koordinasi Gubernur untuk menertibkan dan mengintensifkan pemungutan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak alat berat, dan pajak air permukaan.
Selain menyoroti PAD, Wagub juga mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk aktif mendukung program strategis daerah. Ia menekankan pentingnya penguatan koperasi, UMKM, hingga ketahanan pangan melalui cetak sawah.
“Saya minta agar seluruh pelaksanaan program tidak hanya bersifat seremonial semata, tetapi benar-benar berbasis pada data dan kebutuhan konkret masyarakat,” ujarnya.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalteng Akhmad Husain menyampaikan, deviasi realisasi anggaran cukup besar karena sejumlah kendala, termasuk penyesuaian sistem katalog elektronik dan instruksi efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto.
“Rendahnya capaian juga dipengaruhi oleh penyesuaian regulasi dan teknis sistem yang memerlukan waktu adaptasi oleh perangkat daerah,” jelasnya. (mmckalteng)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo menyoroti masih rendahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rapat Koordinasi TEPRA Triwulan II yang digelar di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (28/7/2025). Salah satu perhatian khusus diarahkan pada banyaknya kendaraan dinas instansi pemerintah yang belum melunasi pajak kendaraan.
Menurut Wagub, hal ini menjadi ironi dan mencoreng citra pemerintah daerah sebagai pihak yang seharusnya memberi teladan.
“Hal ini tentu menjadi ironi. Pemerintah daerah semestinya memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, bukan justru menjadi bagian dari permasalahan,” tegas Edy. Ia menyebut, Pemprov akan membentuk Tim Terpadu di bawah koordinasi Gubernur untuk menertibkan dan mengintensifkan pemungutan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak alat berat, dan pajak air permukaan.
Selain menyoroti PAD, Wagub juga mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk aktif mendukung program strategis daerah. Ia menekankan pentingnya penguatan koperasi, UMKM, hingga ketahanan pangan melalui cetak sawah.
“Saya minta agar seluruh pelaksanaan program tidak hanya bersifat seremonial semata, tetapi benar-benar berbasis pada data dan kebutuhan konkret masyarakat,” ujarnya.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalteng Akhmad Husain menyampaikan, deviasi realisasi anggaran cukup besar karena sejumlah kendala, termasuk penyesuaian sistem katalog elektronik dan instruksi efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto.
“Rendahnya capaian juga dipengaruhi oleh penyesuaian regulasi dan teknis sistem yang memerlukan waktu adaptasi oleh perangkat daerah,” jelasnya. (mmckalteng)
