PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menegaskan bahwa penyerapan anggaran bukan sekadar mengejar angka, melainkan harus dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan sesuai aturan. Hal ini ditekankannya dalam pembukaan Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun Anggaran 2025 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur, Senin (28/7/2025).
Dalam forum yang dihadiri jajaran perangkat daerah provinsi serta kabupaten/kota se-Kalteng itu, Edy menyampaikan pentingnya efisiensi yang dibarengi inovasi. Ia menegaskan, capaian anggaran harus membawa dampak riil bagi masyarakat luas.
“Efisiensi perlu kita jawab dengan inovasi. Serapan anggaran bukan hanya bagus di angka, tapi programnya juga harus berdampak besar bagi kemaslahatan masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai, TEPRA bukan hanya forum rutin evaluasi, melainkan ruang strategis untuk memperbaiki kinerja dan mendorong percepatan belanja agar pembangunan terasa nyata hingga pelosok.
Wagub juga memberikan apresiasi kepada tiga perangkat daerah provinsi dan tiga kabupaten dengan capaian tertinggi hingga pertengahan 2025.
“Capaian ini kiranya dipertahankan dan terus ditingkatkan dengan tetap mengedepankan kualitas kegiatan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh kegiatan sejalan dengan Asta Cita Presiden, Visi Kalteng Berkah, serta program prioritas Huma Betang.
Berdasarkan laporan Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Akhmad Husain, realisasi keuangan APBD Pemprov Kalteng hingga 30 Juni 2025 sebesar Rp2,23 triliun atau 21,88 persen dari total pagu Rp10,22 triliun. Realisasi fisik mencapai 27,73 persen.
Tiga Perangkat Daerah dengan realisasi tertinggi:
-
Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng – Realisasi keuangan: Rp1,05 triliun (45,85%) dari Rp2,29 triliun; realisasi fisik: 50%.
-
Biro Administrasi Pimpinan Setda Kalteng – Realisasi keuangan: Rp2,02 miliar (43,32%) dari Rp4,67 miliar; realisasi fisik: 43,33%.
-
Badan Penghubung Provinsi Kalteng – Realisasi keuangan: Rp6,07 miliar (40,71%) dari Rp14,92 miliar; realisasi fisik: 40,71%.
Di tingkat kabupaten/kota, total realisasi APBD mencapai Rp6,99 triliun atau 28,37 persen dari pagu Rp24,64 triliun, dengan capaian fisik 31,49 persen.
Tiga Kabupaten dengan serapan tertinggi:
-
Kabupaten Sukamara – Realisasi keuangan: Rp286,12 miliar (37,74%) dari Rp758,14 miliar; realisasi fisik: 39,97%.
-
Kabupaten Gunung Mas – Realisasi keuangan: Rp478,46 miliar (35,39%) dari Rp1,35 triliun; realisasi fisik: 37,64%.
-
Kabupaten Katingan – Realisasi keuangan: Rp543,02 miliar (34,84%) dari Rp1,55 triliun; realisasi fisik: 36,60%.
Untuk APBN Pemprov Kalteng, realisasi per 30 Juni 2025 sebesar Rp388,99 miliar atau 10,43 persen dari pagu Rp3,72 triliun, dengan fisik 39,87 persen. Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai Rp99,13 miliar atau 18,41 persen dari pagu Rp538,5 miliar; fisiknya 24,47 persen.
Di tingkat kabupaten/kota, realisasi DAK tercatat Rp318,86 miliar atau 14,80 persen dari pagu Rp2,15 triliun, dan realisasi APBN sebesar Rp28,32 juta atau 1,01 persen dari pagu Rp2,81 miliar; capaian fisik 3,06 persen.
Sementara itu, pendapatan Provinsi Kalteng tercatat Rp2,95 triliun atau 31,7 persen dari target Rp9,32 triliun. Pendapatan BLUD mencapai Rp112 miliar atau 45,03 persen dari target Rp248,82 miliar. Untuk kabupaten/kota, pendapatan mencapai Rp8,62 triliun atau 37 persen dari target Rp23,29 triliun.
Rendahnya realisasi disebut dipengaruhi kendala teknis pada sistem e-Katalog versi 6 dan kebijakan efisiensi yang berdampak pada sejumlah kegiatan, termasuk penundaan proyek konstruksi. (hfz)