.jpg)
PALANGKA RAYA-Gubernur Kalimantan
Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran mendorong pembangunan dimulai dari perdesaan.
Salah satunya yakni percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi penghubung
ke lahan pertanian, pasar, maupun menuju pusat kota.
Keterbatasan
infrastruktur penunjang, kata gubernur, menyebabkan perekonomian sangat sulit
untuk berkembang dengan baik. Petani sulit mendapatkan bibit, pupuk, dan
obat-obatan serta terkendala dalam mendistribusikan hasil panen karena kondisi
jalan yang memprihatinkan. Kondisi seperti itu bisa berdampak pada perputaran
roda perekonomian yang tidak berjalan maksimal.
Menurut gubernur, pembangunan
infrastruktur sangat memberi dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, baik
secara langsung maupun tidak langsung. Pembangunan infrastruktur akan memicu
proses ekonomi, sehingga menciptakan penggandaan dampak ekonomi maupun sosial.
“Mengingat pentingnya
infrastruktur dan ketertinggalan infrastruktur Indonesia dibandingkan dengan
negara-negara lain, maka program pembangunan infrastruktur saat ini menjadi
relevan dan harus disegerakan,†katanya saat pertemuan dengan pendamping desa
se-Kalteng, di Istana Isen Mulang, Rabu malam (26/2).
Orang nomor satu di
Kalteng ini mengatakan, upaya pemerintah dalam mewujudkan peningkatan
perekonomian yang baik harus dimulai dengan membangun dan memajukan desa.
“Kita harus mampu
melihat keadaan desa masing-masing, bagaiamana caranya agar bisa berkembang dan
maju serta menjadi desa mandiri,†tegasnya.
Hal itu dinilai sangat
penting dalam upaya membangun Indonesia dan Kalteng khususnya. Sebab, upaya
membangun Kalteng yang dimulai dari desa pinggiran, serta ditunjang dengan
infrastruktur, perekonomian, dan UMKM yang
bergerak, maka otomatis akan memberi pengaruh positif untuk pengembangan ekonomi
Kalteng dan Indonesia secara umum.
“Ketika desa berhasil
dan berkembang, maka perekonomian Kalteng dan Indonesia akan semakin kuat,
karena adanya pergerakan yang terus
membaik mulai dari tingkat bawah hingga paling atas,†jelasnya.
Karena itulah pemerintah
provinsi (pemprov) menggelar kegiatan ini, dengan maksud mendengar dan
menampung berbagai masukan dari para pendamping desa. Selain itu, pemprov juga
menginginkan agar kemampuan para pendamping desa dalam bidang akunting dan
keuangan kian hari kian meningkat.
“Sebab, tidak sedikit
para kepala desa dan perangkat yang terjerat kasus hukum. Hal ini yang membuat
pemerintah menjadi sedih dan miris,†tuturnya lagi.
Kehadiran pendamping
desa diharapkan bisa memberikan ide dan masukan yang inovatif dalam membangun
desa agar semakin maju dan berkembang.
“Keuangan memang harus
diarahkan untuk kepentingan bersama. Terutama untuk sektor yang memiliki
produktivitas tinggi. Salah satu contohnya adalah jalan lingkungan,†tuturnya.
Dana desa yang digelontorkan
ke-Kalteng berkisar Rp1,4 triliun. Tanggung jawab pemerintah adalah
memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan pembangunan
yang dimulai dari desa. (nue/abw/ala)