PALANGKA RAYA, KALTENGPOS.CO – Vaksin Covid-19 kini tinggal menunggu waktu dan
diharapkan mampu memutus mata rantai penyebaran Virus Corona lebih cepat dan
masif. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pun mulai melakukan
berbagai persiapan, terkait pendistribusian vaksin tersebut.
Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menyatakan, dalam pendistribusian vaksin
Covid-19 ini, Pemprov Kalteng akan membuat skala prioritas berdasarkan pada
tingkat kerawanan.
“Vaksin ini akan datang. Setelah itu akan didistribusikan ke
daerah-daerah. Dan kita akan memetakan lokasi kerawanan dan penerima vaksinnya
berdasarkan tingkat kerawanan,†kata Fahrizal usai mengikuti Rapat Koordinasi
Terbatas (Rakortas) secara virtual membahas pengadaan vaksin dan pelaksanaan
vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 dari Aula Jayang
Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Jumat (27/11/2020).
Menurut Fahrizal, selain prioritas utama daerah rawan, prioritas lainnya
yang akan mendapat vaksin adalah kelompok berisiko. “Yang kita vaksin prioritas
yang utama adalah mereka yang beresiko terkena Covid-19, tenaga medis, TNI/Polri
yang melakukan operasi-operasi penegakan Yustisia, juga para petugas atau PNS
termasuk di instansi vertikal yang melakukan pelayanan kepada masyarakat,”
imbuhnya.
Setelah itu, lanjut dia, secara bergelombang semua masyarakat akan diberikan
vaksin, sehingga diharapkan imunitas menjadi lebih kuat da lebih kebal terhadap
Covid-19.
Selain itu imbuh Fahrizal Fitri, pihaknya juga akan memikirkan untuk
penyediaan alat atau mesin pendingin untuk penyimpanan vaksin. “Karena
vaksin harus disimpan di pendingin, kita harus betul-betul menyiapkan
pendingin. Sampai di ibukota kabupaten mungkin tidak masalah, tetapi bisa
menjadi masalah kalau sampai di desa karena terkait transportasi yang aksesnya
susah. Ini juga yang jadi pertimbangan kita,” ujarnya.
Menurut Sekda, nantinya juga akan ada edukasi kepada petugas vaksin.
Sedangkan terkait simulasi vaksinasi, nantinya akan dibahas dengan Dinas
Kesehatan dan RSUD dr. Doris Silvanus. “Kita harapkan nantinya juga
melibatkan masyarakat dan TNI/Polri yang juga ada tenaga medis. Kita akan mulai
dengan memilah prioritas berdasarkan resiko,” pungkas Sekda Fahrizal
Fitri.
Rapat koordinasi terbatas itu juga diikuti Plt Gubernur Kalimantan Tengah
(Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya, Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19
Kalteng, Darliansjah, Direktur RSUD Doris Sylvanus dr. Yayu Indriyati, Plt.
Kadis Kominfosantik Agus Siswadi, serta Kabid Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan dr. Endang Sri Lestari yang hadir mewakili
Kepala Dinas Kesehatan.
Sementara secara nasional, rakortas ini dihadiri kepala daerah se-Indonesia
atau yang mewakili serta Kepala Dinas Kominfo dari masing-masing provinsi.
Rakortas hari ini digelar guna menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor
99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka
Penanggulangan Pandemi Covid-19 serta memberikan dukungan dan fasilitas dalam
percepatan dan kelancaran pelaksanaan vaksinasi yang memerlukan komunikasi
publik yang baik agar masyarakat lebih siap menerima vaksin Covid-19.
Rakortas dibuka oleh Kepala Sekretariat Kepresidenan (Setpres) Hari Budi
Hartono. Sementara didaulat sebagai narasumber, antara lain Menteri Kesehatan
dr. Terawan Agus Putranto, Menteri BUMN yang juga menjabat Wakil Ketua IV dan
Ketua Pelaksana KPCPEN Erick Thohir, Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate,
Menteri Dalam Negeri H. Muhammad Tito Karnavian, Kepala Badan POM Peni
Kusumastuti Lukito, dan Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir.
Sementara itu, saat memberikan paparan pada Rakortas kali ini, Menteri
Kesehatan (Menkes) dr. Terawan Agus Putranto mengungkapkan bahwa Kementerian
Kesehatan (Kemenkes) RI telah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan
mengenai petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dapat
ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penganggaran dan penyusunan program
kegiatan.
Saat ini juga telah dibentuk tim untuk mendukung percepatan vaksin Covid-19
yang terdiri dari bidang perencanaan, logistik, pelaksana komunikasi, pelaksana
vaksinasi, serta bidang monitoring dan evaluasi. “Vaksin Covid-19 harus
terbukti aman dan efektif sebelum didistribusikan secara meluas kepada
masyarakat,” Menkes Terawan menekankan.
Selanjutnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya juga
mempertimbangkan untuk pelaksanaan vaksinasi mandiri. “Kami memikirkan
juga untuk vaksinasi mandiri karena sudah selayaknya mereka yang mampu dapat
melakukan vaksinasi mandiri (dengan biaya non pemerintah),” jelas Menteri
BUMN.
Menurut Menteri Erick Thohir, sistem informasi dalam komunikasi publik
program vaksinasi ini melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam
Negeri, dan Kementerian Kominfo. “Yang terpenting adalah dimonitor setelah
divaksinasi. Oleh karena itu, kita akan buka call center apabila setelah
divaksinasi ada keluhan,” ujarnya.
Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate menjelaskan strategi komunikasi publik
dilakukan untuk membangun persepsi positif di tengah masyarakat agar masyarakat
dapat bersama-sama mendukung program vaksinasi dan bersedia untuk divaksin.
Upaya pemerintah untuk meningkatkan intensitas dan kualitas komunikasi
publik, dikatakan Menteri Kominfo, mencerminkan keseriusan pemerintah untuk
melindungi masyarakat karena program vaksinasi ini membutuhkan fokus dan kerja
keras dari pemerintah serta dukungan berbagai pihak.
Dipaparkan Menteri Kominfo, sejumlah kanal komunikasi yang digunakan dalam
mengkomunikasikan program vaksinasi ini adalah melalui media mainstream, baik
media cetak, elektronik, maupun media online; melalui media sosial atau
akun-akun resmi pemerintah dan kolaborasi langsung dengan platform media
sosial; melalui media center KPCPEN (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional) yang bekerjasama dengan Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)
Kementerian Kominfo; serta melalui jaringan komunikasi sosial dan politik yang
menjangkau lapisan masyarakat dan akar rumput di seluruh negeri.
Saat ini telah ditunjuk 3 juru bicara (Jubir) di tingkat pusat, yakni Jubir
dari Kemenkes dr. Siti Nadia Tarmizi, Jubir dari Badan POM Lucia Rizka
Andalusia, dan Jubir dari PT Bio Farma Bambang Heriyanto. Ketiga Jubir ini
nantinya akan bekerjasama dengan Jubir yang telah ditunjuk sebelumnya, yakni
Prof. Wiku Bakti Bawono Adisasmito dan dr. Reisa Broto Asmoro.
Ditegaskan Menteri Kominfo bahwa keterlibatan aktif kepala daerah menjadi
kunci keberhasilan komunikasi publik program vaksinasi ini. “Mohon
dukungan kepala daerah untuk menunjuk 1 orang penanggung jawab komunikasi
publik di tingkat daerah agar dapat bekerjasama dengan KPCPEN Pusat,”
harap Menteri Kominfo yang menambahkan bahwa kepala daerah juga diminta
menunjuk juru bicara daerah, mengkondisikan ekosistem komunikasi publik di
daerah, dan mempelajari dokumen komunikasi publik KPCPEN.
Selain itu, kepala daerah diminta membentuk dan mengkomandoi jaringan
komunikasi pentahelix di daerah dan membangun jaringan komunikasi publik secara
mandiri di daerah masing-masing dengan tetap mengikuti arahan komunikasi publik
yang telah ditetapkan.
Menteri Dalam Negeri H. Muhammad Tito Karnavian menerangkan pihaknya dalam
hal ini antara lain akan memberi berkontribusi dalam hal penyediaan data
kependudukan dan catatan sipil. Adapun terkait data kesehatan, memerlukan
validasi Kemenkes yang menggerakkan jaringan-jaringan di daerah.
Mengenai peran penting kepala daerah, Mendagri mengharapkan adanya sinergi
yang baik antara pusat dan daerah. “Kita harapkan rekan-rekan kepala
daerah dapat melakukan sosialisasi di daerah. Ini sangat penting karena kepala
derah lah yang mengetahui karakteristik masyarakat di daerahnya masing
masing,” jelas Mendagri seraya menambahkan bahwa pihaknya juga memberikan
dukungan melalui koordinasi dengan kepala daerah.
Kepala Setpres Hari Budi Hartono menggarisbawahi bahwa dalam program
vaksinasi Covid-19 ini, di samping diperlukan kesiapan anggaran serta sinergi
pusat dan daerah, diperlukan pula kesiapan SDM, data, dan distribusi vaksin
Covid-19.