PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran melontarkan peringatan tegas kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik agar tidak salah memahami jabatan sebagai simbol kekuasaan, melainkan amanah untuk melayani masyarakat.
“Setelah dilantik tadi, saudara-saudara adalah pelayan rakyat, bukannya bos rakyat. Harus diingat itu, harus dicatat,” tegas Agustiar saat pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Selasa (26/5/2026).
Dalam arahannya, Agustiar mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik telah menandatangani pakta integritas dan wajib menunjukkan kerja nyata untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan tertentu.
“Saudara sudah pegang pakta integritas, sudah buat pernyataan tertulis. Kerja nyata dan kerja keras untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk pribadi, kelompok maupun golongan,” ujarnya.
Agustiar meminta para pejabat membuktikan bahwa mereka layak menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng melalui hasil kerja yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Tunjukkan kepada masyarakat bahwa kalian layak berada di posisi ini. Berikan kinerja terbaik bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Tak hanya itu, Agustiar juga mengingatkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar bergerak dalam satu arah kebijakan pemerintah daerah dan tidak menjalankan agenda sendiri di luar visi pembangunan gubernur.
“Bergerak satu irama, satu arah, dan satu tujuan. Jangan berbelok-belok. Nanti gubernur perintah ini, dia kerjakan itu. Jangan sampai terulang lagi,” jelasnya.
Menurutnya, seluruh pejabat harus menyelaraskan kerja dengan visi-misi kepala daerah agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Saya ingin orang yang dilantik itu bisa menyelaraskan sesuai visi dan misi gubernur. Jangan ada visi misi kabid, kasi, atau kepala dinas sendiri-sendiri. Kalau itu ada, hilang namanya RPJMD maupun RKPD,” pungkasnya. (adr)
