PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat koordinasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Upaya ini diwujudkan melalui kunjungan Anggota Komisi I DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, ke Kantor BKD Kalteng, Rabu (26/3/2025).
Kunjungan yang merupakan bagian dari reses masa sidang IV tahun 2025 ini bertujuan menyerap aspirasi serta mendorong sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Agustin Teras Narang menyoroti perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) ASN di Kalimantan Tengah agar lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Reformasi birokrasi berbasis digital juga menjadi sorotan utama untuk meningkatkan efektivitas serta transparansi dalam sistem kepegawaian.
Lebih lanjut, Agustin Teras Narang menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepegawaian di daerah agar dapat berjalan selaras dengan kebijakan nasional.
“Kami berharap Kalimantan Tengah bisa menjadi contoh dalam pengelolaan ASN yang berkualitas, profesional, dan berdaya saing tinggi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Kalteng, Lisda Arriyana, menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan komitmen BKD dalam terus mengembangkan sistem manajemen ASN yang lebih modern serta berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
“Kami terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam sistem kepegawaian, seperti penerapan E-Kinerja BKN dan Sinerja BKD, guna meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” ungkap Lisda.
Selain itu, diskusi juga membahas kesejahteraan ASN, termasuk program peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan yang berbasis kebutuhan daerah. BKD Kalteng berkomitmen untuk terus berinovasi dalam membangun sistem manajemen ASN yang lebih efisien dan responsif terhadap dinamika pemerintahan.
Pertemuan ini turut dihadiri Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkup BKD Provinsi Kalteng. Mereka terlibat dalam pembahasan strategi penguatan sistem kepegawaian serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan di daerah.
Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memastikan kebijakan kepegawaian di Kalimantan Tengah berjalan efektif dan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. (mmckalteng)