PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Menegaskan komitmennya untuk membuka pintu investasi seluas-luasnya, baik di sektor perkebunan, pertambangan, maupun kehutanan. Langkah ini dinilai krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja.
Namun, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyampaikan, akan memberikan catatan keras bagi para calon investor maupun perusahaan yang sudah beroperasi. Investasi yang masuk wajib memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat dan patuh terhadap kewajiban negara.
“Investasi kita buka selebar-lebarnya. Tapi satu, dia (investor) juga harus menjalankan kewajibannya,” tegas Agustiar Sabran, saat menjawab pertanyaan awak media.
Mengenai strategi pemerintah menyeimbangkan mitigasi bencana dengan kebutuhan investasi dan lapangan kerja, di Istana Isen Mulang Kota Palangka Raya, Senin, (22/12/25).
Agustiar menekankan dua syarat utama bagi investor. Pertama, kepatuhan membayar pajak. Menurutnya, pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan fasilitas publik di Kalteng sangat bergantung pada pendapatan pajak daerah.
“Bagaimanapun tidak bisa dipungkiri, untuk membangun Kalteng ini butuh biaya, dari pajak itulah. Kalau tidak ada yang bayar pajak, bagaimana bisa membangun jalan, infrastruktur, dan meningkatkan perekonomian?” ujarnya.
Syarat kedua yang menjadi sorotan utama adalah penyerapan tenaga kerja lokal. Gubernur meminta perusahaan memprioritaskan warga Kalteng agar tidak timbul kesenjangan sosial di kemudian hari.
“Kami ingin orang lokal itu menjadi tuan di rumahnya sendiri, jangan jadi penonton. Karena nanti akan jadi cemburu sosial kalau tidak dilibatkan,” tambahnya
Meski demikian, Agustiar juga mengingatkan agar pencari kerja lokal mempersiapkan diri dengan skill yang memadai. Ia mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk aktif melakukan pelatihan (training) agar kemampuan warga lokal sesuai dengan kebutuhan industri.
Selain pajak dan tenaga kerja, isu lingkungan juga menjadi atensi. Belajar dari pengalaman di wilayah lain seperti Sumatera, Gubernur menekankan pentingnya kewajiban reklamasi bagi perusahaan tambang agar tidak meninggalkan kerusakan lingkungan.
“Reklamasinya ditekankan. Mumpung dibutuhkan, itu salah satu kuncinya,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, menyampaikan bahwa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kalteng tidak bisa menutup diri dari pihak luar. Namun, sinergi antara investasi luar dan pemberdayaan lokal harus berjalan seimbang.
“Kita butuh bantuan orang lain, karena kita bukan negara sendiri, kita bagian dari NKRI. Tapi kewajiban juga harus dijalankan,” pungkasnya. (*/her)
