PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) saat ini sebanyak 1.100 unit dari jumlah desa sebanyak 1.432 desa, artinya baru sekitar 70 persen dari total desa yang memiliki Bumdes. Dari 1.100 Bumdes tersebut, yang aktif hanya 645 Bumdes atau 59 persen dan sisanya sebanyak 458 Bumdes tidak aktif.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi (Kalteng) khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalteng. Pasalnya, dari gambaran data Bumdes tersebut, tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana memperkuat dan mengembangkan Bumdes-Bumdes yang ada di Provonsi Kalteng.
Kepala Dinas PMD Kalteng, H Aryawan mengatakan, Bumdes harus bisa eksis karena badan usaha milik desa dinilai mampu mensejahterakan masyarakat desa. Meskipun, tidak semudah membalik telapak tangan namun tidak ada yang mustahil apabila ada usaha dan kemauan.
“Dasar inilah yang memacu kita membuat inovasi. Salahsatunya melalui forum Strategi Penguatan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa atau SAPEDA. Melalui forum ini, kita ingin memberikan gambaran solusi, bagaimana cara memperkuat dan mengembangkan unit-unit usaha Bumdes, sehingga dapat berkembang dengan baik,” kata Aryawan usai membuka Rapat Koordinasi BUMdes dengan tema (SAPEDA) Strategi Penguatan dan Pengembangan BUMDes di Provinsi Kalteng, Rabu (22/11).
Peran BUMDes sebagai lembaga perekonomian di desa sangat diharapkan dapat mampu menumbuh kembangan perekonomian desa dengan memanfaatkan potensi desa. Meskipun banyak kendala permasalahan yang terjadi saat ini. Mulai dari minimnya dukungan permodalan, sarana maupun prasarana Bumdes hingga hasil produksi tidak dapat menembus pasar.
“Banyak kedala yang dihadapi untuk mengembangkan Bumdes dan itu kami akui. Salahsatu yang sering terjadi adalah soal modal. Namun, kita secara perlahan mempunyai solusi seperti halnya melakukan kerjasama dengan Bank Kalteng agar Bank Kalteng dapat mempermudah memberikan bantuan permodalan kepada Bumdes dengan persyaratan yang dipermudah. Misalnya menurunkan bunga pinjaman, tenor pengembalian pinjaman yang diringankan,” ujarnya.
Untuk itu, dalam pelatihan yang diikuti sekitar 91 peserta ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena sasaran dari Rapat Koordinasi BUMDes ini adalah dihasilkannya suatu kesepakatan bersama sesuai dengan apa yang menjadi tema yaitu berupa langkah-langkahStrategi Penguatan dan Pengembangan Bumdes di Provinsi Kalteng.
“Kami berharap Bumdes-bumdes di Provinsi Kalteng dapat diperkuat dan dikembangkan lebih baik lagi, dan kedepannya dapat menjadi garda terdepan untuk memajukan dan memandirikan desa,” ungkapnya.
Sementara itu, di tempat yang sama, Plt Direktur Utama PT Bank Kalteng Marzuki menegaskan bahwa Bank Kalteng siap memberikan bantuan terbaik kepada Bumdes yang ada di Kalteng. Seperti Kredit UMKM Berkah adalah produk kredit mikro yang digunakan untuk membiayai modal kerja dengan jenis Pinjaman Tetap dan sistem berkelompok.
“Kita akan memberikan bantuan dana kepada BUMDes tanpa harus memikirkan agunannya apa. Bahkan bunga yang diberikan pun sangat kecil yakni 1,5 persen pertahun. Apalagi kita sudah teken MoU, tentu Bank Kalteng ingin desa-desa tidak melewatkan kesempatan ini karena dengan BUMdes-nya maju desa makin sejahtera,” ungkap Marzuki. (pri/ktk)