PALANGKA RAYA. KALTENGPOS.CO – Plt Gubernur Kalimantan Tengah
(Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya menyatakan, urgensi pelaksanaan Pilkada
Serentak tahun 2020 untuk mengurangi praktik kepemimpinan Pemerintah Daerah
(Pemda) yang terlalu banyak dipimpin oleh Pejabat Sementara atau Pejabat
Pelaksana Tugas (Plt) yang memiliki kewenangan terbatas.
Hal tersebut disampaikan Habib
Ismail ketika memberikan pembekalan dalam Webinar Nasional Pilkada
Berintegritas Wilayah II, bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) RI Alexander Marwata, Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrohim, dan Komisioner Bawaslu
Kalteng, di Aula Jayang Tingang, Kamis (22/10).
Webinar tersebut juga diikuti
melalui video conference oleh kepala daerah dan pasangan calon (Paslon) kepala
daerah dari Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Banten, dan Sulawesi Tengah
(Sulteng).
“Harapan kita semua, Pilkada
menghasilkan pemimpin yang mampu memacu perekonomian nasional di tengah krisis
Covid-19. Dalam rangka kelancaran Pilkada Serentak Tahun 2020, Provinsi Kalteng
telah menyerahkan dana berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 100%
kepada KPU, Bawaslu, dan unsur pengamanan senilai Rp 390,8 miliar pada 8 Juli
2020,” ucap Habib Ismail.
Provinsi Kalteng juga telah
membentuk Desk Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyediakan anggaran untuk
operasional desk secara proporsional, menyiapkan aplikasi, dan melakukan
Pelatihan Aplikasi Desk Pilkada.
“Dan Pemprov Kalteng juga
telah melaksanakan sosialisasi Pilkada, melakukan refocusing anggaran dalam
rangka mengedepankan protokol kesehatan, serta melakukan koordinasi intensif
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Desk Pilkada Kabupaten/Kota, pihak keamanan,
tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat,” ujarnya.
Ditegaskannya, Pilkada
Berintegritas itu, didasari oleh 3 hal yang menjadi faktor pendukungnya, yakni
yang pertama adalah Paslonnya. “Tidak ada Pilkada berintegritas kalau Paslonnya
tidak berintegritas,†tegas Plt Gubernur Habib Ismail.
Kemudian, Pilkada yang
berintegritas juga didukung penyelenggara dan pemilih yang berintegritas atau
anti korupsi dan politik uang. “Kepada para calon Kepala Daerah beserta
pendukungnya, kita meminta agar Pilkada ini dijadikan sebagai kontestasi ide gagasan,
bukan ajang saling serang dan hujat,” pungkasnya.