PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (Lohsar), Achmad Sugianor, menegaskan bahwa fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS) sangat dipengaruhi oleh data yang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan penyuplai. Hal ini disampaikan dalam rapat evaluasi harga TBS yang diadakan pada awal bulan Agustus. Achmad mencatat bahwa dari 40 perusahaan yang ditetapkan sebagai sumber data, hanya 19 perusahaan yang melaporkan informasi mereka kepada provinsi.
“Data yang akurat dan tepat waktu sangat krusial untuk menentukan harga TBS yang adil. Ketidaklengkapan data ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam penetapan harga, yang berdampak negatif terhadap para pekebun,” ungkap Achmad.
Menurutnya, penyampaian data yang minim dapat menyebabkan kesulitan dalam menghitung indeks K dan harga TBS yang akan ditetapkan. Oleh karena itu, Achmad berharap agar seluruh perusahaan yang terlibat dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam mengirimkan data mereka tepat waktu.
“Kami berharap hasil rapat perhitungan indeks K dan penetapan harga TBS nantinya dapat menjadi standar yang wajar untuk pembayaran oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kepada para pekebun,” tambahnya.
Achmad juga menekankan pentingnya kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah dalam pengumpulan data. Dia menegaskan bahwa dengan keterlibatan semua pihak dalam penyampaian data, diharapkan perhitungan harga TBS bisa dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Sikap proaktif dari setiap perusahaan dalam melaporkan data hasil perkebunan dapat membantu menjaga stabilitas harga TBS dan meningkatkan kesejahteraan para pekebun di daerah ini,” jelasnya. (tim)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (Lohsar), Achmad Sugianor, menegaskan bahwa fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS) sangat dipengaruhi oleh data yang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan penyuplai. Hal ini disampaikan dalam rapat evaluasi harga TBS yang diadakan pada awal bulan Agustus. Achmad mencatat bahwa dari 40 perusahaan yang ditetapkan sebagai sumber data, hanya 19 perusahaan yang melaporkan informasi mereka kepada provinsi.
“Data yang akurat dan tepat waktu sangat krusial untuk menentukan harga TBS yang adil. Ketidaklengkapan data ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam penetapan harga, yang berdampak negatif terhadap para pekebun,” ungkap Achmad.
Menurutnya, penyampaian data yang minim dapat menyebabkan kesulitan dalam menghitung indeks K dan harga TBS yang akan ditetapkan. Oleh karena itu, Achmad berharap agar seluruh perusahaan yang terlibat dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam mengirimkan data mereka tepat waktu.
“Kami berharap hasil rapat perhitungan indeks K dan penetapan harga TBS nantinya dapat menjadi standar yang wajar untuk pembayaran oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kepada para pekebun,” tambahnya.
Achmad juga menekankan pentingnya kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah dalam pengumpulan data. Dia menegaskan bahwa dengan keterlibatan semua pihak dalam penyampaian data, diharapkan perhitungan harga TBS bisa dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Sikap proaktif dari setiap perusahaan dalam melaporkan data hasil perkebunan dapat membantu menjaga stabilitas harga TBS dan meningkatkan kesejahteraan para pekebun di daerah ini,” jelasnya. (tim)
