PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Manajemen Holistik untuk Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), Senin (21/7/2025).
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 21–23 Juli 2025 ini, resmi dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Kalteng, bertempat di Aula Bapperida Provinsi Kalteng.
Dalam sambutannya, Leonard menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai upaya mempercepat capaian target SDGs, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Dalam rangka percepatan pencapaian target SDGs Nasional yang mengacu pada target global tahun 2030 serta sasaran RPJMN, Presiden RI telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, Kalteng menjadi salah satu daerah yang ditetapkan sebagai lokasi pilot project dalam kerja sama Indonesia–Jerman periode 2024–2027, yang bertujuan memperkuat sinergi implementasi SDGs dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya daerah.
“Tujuannya adalah memperkuat sinergisitas pelaksanaan SDGs agar selaras dengan visi, misi, serta peran strategis daerah dalam pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Leonard mendorong seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini secara aktif dan serius. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan agenda SDGs yang mencakup 17 tujuan dan 169 target, yang terbagi dalam empat pilar: sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.
“Saya minta seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Ini langkah strategis dalam mewujudkan SDGs 2030 dan membangun SDM unggul menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Sejahtera,” tandas Leonard.
Sementara itu, Perwakilan GIZ Indonesia, Zulhasni, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memastikan program pembangunan daerah selaras dengan target SDGs yang telah ditetapkan. Ia juga menggarisbawahi beberapa tantangan dalam implementasi SDGs di Kalteng.
“Tantangan utama mencakup penyelarasan rencana pembangunan, koordinasi dan partisipasi, ketimpangan dan isu lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya dan sistem pemantauan,” ungkapnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, lanjutnya, Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Jerman menggagas proyek kerja sama yang berfokus pada perencanaan kebijakan, kemitraan multipihak (multi-stakeholder partnership/MSP), serta prinsip Leave No One Behind (LNOB) dengan perhatian pada isu Gender Equality and Social Inclusion (GESI).
Kegiatan ini turut dihadiri para pemangku kepentingan strategis, antara lain dari Sekretariat Nasional SDGs, para pakar pembangunan nasional, serta perwakilan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi Kalteng. (hfz)