PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalimantan Tengah terus mendorong penguatan ketahanan masyarakat di berbagai aspek. Melalui berbagai program strategis, DPMD Kalteng berupaya memastikan masyarakat memiliki daya tahan dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Kepala Dinas PMD Kalteng, H Aryawan, SIP, MIP, menegaskan bahwa pembangunan sosial yang inklusif menjadi kunci utama dalam memperkuat ketahanan masyarakat.
Akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi prioritas untuk menciptakan stabilitas sosial yang lebih baik.
“Ketika masyarakat memiliki akses terhadap layanan dasar yang memadai, mereka akan lebih siap menghadapi guncangan ekonomi maupun bencana alam,” ujar Aryawan.
Selain aspek sosial, ketahanan ekonomi juga menjadi faktor penentu dalam menghadapi perubahan zaman. Masyarakat dengan daya beli yang stabil serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan pasar dan teknologi dinilai lebih tangguh menghadapi krisis finansial.
“Inovasi dan pemberdayaan ekonomi lokal dapat memperkuat komunitas serta menciptakan ketahanan finansial yang lebih baik,” ungkapnya.
Tak hanya itu, ketahanan lingkungan juga menjadi perhatian utama. Upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan mitigasi risiko bencana merupakan bagian penting dari strategi penguatan masyarakat.
Aryawan menekankan bahwa membangun ketahanan masyarakat bukan hanya tugas pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar solusi yang diterapkan lebih efektif dan berkelanjutan.
“Ketahanan masyarakat adalah proses jangka panjang yang memerlukan komitmen dari semua pihak. Masyarakat yang kuat, berdaya, dan saling mendukung adalah fondasi bagi Kalimantan Tengah yang lebih tangguh,” tegasnya.
Sebagai wujud komitmen, Dinas PMD Kalteng telah menginisiasi berbagai program strategis.
Pada 2025, rencananya akan digelar Focus Group Discussion (FGD) Ketahanan Masyarakat untuk menghimpun data serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
“Diskusi ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan desa serta mengidentifikasi potensi dan risiko bencana, sehingga langkah mitigasi bisa lebih efektif,” pungkas Aryawan. (tim)