PALANGKA RAYA, KALTENGPOS.CO – Dampak pandemi Covid-19 tentu berpengaruh terhadap perekoniman
seluruh lini masyarakat, untuk itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng hadir
meringankan beban masyarakat dengan bantuan sosial (bansos). Tetapi, penyaluran
bansos ini pada kenyataan di lapangan masih tidak seluruhnya tepat sasaran.
Gubernur Kalteng
H Sugianto Sabran pada rapar koordinasi (rakor) persiapan pemilihan kepala
daerah (Pilkada) serentak 2020 serta arahan penanganan Covid-19 di Kalteng
bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan perlu ada
pembaharuan data penerima bansos. Agar, dalam penyaluran nantinya bansos tahap
kedua dapat tepat sasaran.
“Pemprov Kalteng
itu menerima data dari kabupaten kota dalam hal ini Dinas Sosial (dinsos)
kabupaten/kota, untuk itu saya minta kepada seluruh bupati/wali kota se-Kalteng
sebagai kepala daerah yang bertanggungjawab di daerah menyelesaikan hal ini,
data harus benar-benar yang berhak menerima bansos,†ungkapnya di Aula Jayang
Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Minggu (19/7).
Dikatakannya,
dalam pendataan tersebut jangan sampai ada pihak yang tidak berhak menerima,
tetapi masuk pada daftar penerima bansos, seperti yang terjadi ada aparatur
sipil negara (ASN) dan nama orang yang sudah meninggal masuk dalam daftar
penerima bansos. Kemungkinan, lanjut dia, data-data tersebut belum diperbaharui
dan masih menggunakan data lama.
“Bisa saja data
yang dimasukkan itu, data-data lima atau bahkan sepuluh tahun lalu, pendataan
harus betul-betul, data ini harus diubah,†katanya, kemarin.
Saat ini, lanjut
dia, penyaluran bansos, baik dari Kementerian Sosial (Kemensos) maupun bansos
dari dana APBD provinsi sudah disalurkan kepada masyarakat.
Ada enam jenis
bansos yang berasal dari pusat dan daerah, empat jenis bansos dari pusat dan
dua jenis dari provinsi. Untuk bansos tahap pertama sudah tahap penyaluran dan
bansos tahap dua progresnya masih pada verifikasi data. (lihat table).
“Untuk penerima
bansos provinsi tahap pertama sebanyak 152.390 kepala keluarga (KK) dengan
besaran bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp500 ribu per KK, dan sudah mulai
disalurkan pada 22 Juni lalu,†pungkasnya.