PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengambil langkah konkret untuk mencegah praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM) dengan menggandeng berbagai pihak dan memperkuat pengawasan distribusi di lapangan.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, menegaskan komitmennya dalam memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat tetap aman dan terdistribusi secara merata. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan memanggil pihak Pertamina serta membentuk tim khusus guna mengantisipasi potensi penimbunan.
Tidak hanya itu, Pemprov Kalteng juga melibatkan unsur TNI dan Polri untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM di berbagai wilayah. Langkah ini diharapkan mampu menutup celah terjadinya praktik penimbunan yang dapat merugikan masyarakat.
“Kalau memang ada penimbunan dan bisa dibuktikan, kami beri reward Rp7,5 juta. Tapi harus ada bukti, bukan sekadar katanya,” ujar Agustiar.
Menurutnya, praktik penimbunan sangat berpotensi menciptakan kelangkaan semu yang berujung pada antrean panjang di SPBU. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta stabilitas distribusi energi di daerah.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi distribusi BBM dengan melaporkan jika menemukan indikasi penimbunan, tentunya disertai bukti yang jelas.
Gubernur juga mengingatkan bahwa dirinya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi apabila ditemukan pelanggaran dalam tata kelola distribusi BBM.
“Kami sudah melangkah jauh. Sudah memanggil Pertamina, sudah menyurati, dan membentuk tim. Tujuannya satu yakni memastikan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan BBM,” tegasnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemprov Kalteng berharap distribusi BBM di wilayahnya tetap lancar dan masyarakat tidak lagi menghadapi kendala dalam memperoleh bahan bakar.(nov/ala/kpg)
