DPRD Palangka Raya menilai BBM subsidi rawan disalahgunakan akibat selisih harga dengan nonsubsidi, sehingga pengawasan distribusi perlu diperketat agar tepat sasaran.
Pemprov Kalteng memperkuat pengawasan distribusi BBM dan LPG untuk mencegah penyalahgunaan subsidi. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi lintas pihak serta penegakan aturan di lapangan.
Pengawasan distribusi BBM diperketat dengan pemanfaatan teknologi seperti GPS dan pemantauan langsung hingga SPBU. Langkah ini untuk memastikan pasokan tepat sasaran dan mencegah kelangkaan.
Kenaikan BBM dinilai berpotensi memicu gangguan distribusi hingga inflasi daerah. Gubernur Kalteng menekankan pentingnya pengawasan dan koordinasi agar pasokan tetap lancar dan harga terkendali.
Pemprov Kalteng membentuk tim khusus bersama TNI dan Polri untuk mengantisipasi penimbunan BBM, sekaligus menyiapkan reward Rp7,5 juta bagi masyarakat yang melapor dengan bukti valid.
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah (Provinsi Kalteng) menggelar acara Pembubaran Satgas Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM).
