PALANGKA RAYA,PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmennya dalam pemerataan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman. Melalui integrasi program Kartu Huma Betang (KHB), Pemprov menjamin kemudahan berobat hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kalteng.
Dalam konferensi pers usai peluncuruan Kartu Huma Betang, Jumat (20/2/26), Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran menyatakan bahwa urusan kesehatan merupakan prioritas mutlak atau harga mati bagi pemerintahannya.
Namun, ia juga memberikan peringatan keras kepada seluruh bupati dan wali kota di Kalteng agar tetap menjalankan dan memaksimalkan program BPJS Kesehatan di daerahnya masing-masing.
“BPJS itu harus dijalankan. Jangan sampai kebutuhan ini, diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah semua. Dari mana dananya? Apalagi di tengah kondisi efisiensi anggaran,” tegas Agustiar Sabran.
Peringatan ini diberikan mengingat Kalteng sebelumnya hampir menyentuh angka 100 persen untuk Universal Health Coverage (UHC). Meski demikian, menurutnya pemprov mengaku telah menyiapkan skema antisipasi (rencana cadangan) untuk memastikan masyarakat ber-KTP Kalteng tetap mendapatkan hak layanan kesehatannya.
Sebagai langkah konkret untuk mengatasi kesulitan akses geografis, Pemprov Kalteng tengah menyiapkan program jemput bola ke pelosok desa. Rencananya, sebanyak 14 unit bus medis yang dilengkapi dengan dokter spesialis akan diturunkan untuk menjemput dan melayani masyarakat di pedalaman.
“Itu untuk menjemput pedalaman dengan dokter spesialis. Jadi masyarakat tidak capek lagi harus jauh-jauh dirujuk ke (RSUD) Doris Sylvanus atau (RSUD) Hanau,” jelasnya.
Kehadiran bus medis ini, diharapkan mampu memotong kendala jarak dan waktu yang selama ini menjadi hambatan utama warga pedalaman dalam mengakses fasilitas kesehatan rujukan.
Selain menyediakan infrastruktur bergerak, Pemprov Kalteng juga merespons masalah minimnya ketersediaan dokter spesialis di rumah sakit kabupaten/kota.
Gubernur mengungkapkan bahwa rumah sakit yang berstandar lengkap saat ini baru terpusat di RSUD dr. Doris Sylvanus (Palangka Raya) dan RSUD Hanau (Seruyan), sementara daerah lain masih sangat kekurangan. Untuk mengatasi ketimpangan tenaga medis tersebut, Pemprov Kalteng tengah menjalankan program percepatan pemenuhan dokter spesialis.
“Banyak sekali kabupaten/kota yang tidak ada dokter spesialisnya. Saat ini, kami memiliki kurang lebih 51 orang yang sudah menyandang gelar dokter spesialis dari program pemprov. Ke depan, kami targetkan jumlahnya mencapai hampir 100 dokter spesialis yang akan disebar di seluruh Kalteng,” tutupnya.
Selain jaminan berobat, program kesehatan di bawah payung Kartu Huma Betang ini, juga mencakup jaring pengaman sosial lainnya. Seperti pemberian bantuan santunan kematian dan kecelakaan bagi masyarakat yang berhak menerima. (her)
