PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) berupaya mempercepat pendataan Koperasi Merah Putih secara bertahap.
Luasnya wilayah serta kondisi geografis menjadi tantangan utama, sementara pemerintah daerah memastikan proses tetap ditempuh secara cermat tanpa mengabaikan target nasional.
Saat ini Pemprov Kalteng tengah mengebut pendataan Koperasi Merah Putih, program strategis pemerintah pusat yang ditargetkan menyentuh seluruh wilayah.
Dari total sekitar 1.400 titik rencana pembangunan, baru sekitar 400 yang sudah terdata lengkap.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, H. Edy Pratowo, menegaskan bahwa proses tersebut memang tidak bisa dirampungkan sekaligus mengingat luasnya kondisi wilayah.
Wagub dua periode ini menjelaskan, pendataan dilakukan bertahap karena medan geografis Kalteng menuntut kerja ekstra dari petugas lapangan.
Ia memastikan bahwa pemerintah daerah tetap bergerak cepat, tetapi tetap mengutamakan ketelitian data.
“Proses pendataan ini memang tidak bisa diselesaikan sekaligus. Wilayah kita sangat luas, jadi harus bertahap. Tapi saya yakin teman-teman di lapangan bekerja cepat dan progresnya terus berjalan,” ujarnya, dilansir dari Kalteng Pos, Senin (17/11).
Ia juga menanggapi target penyelesaian pendataan pada akhir November. Menurutnya, pemerintah daerah tetap mengikuti target tersebut, namun tidak akan mengorbankan akurasi di lapangan.
“Program prioritas Presiden selalu kita respon dengan cepat dan serius. Tidak mungkin selesai seketika, karena semua ada proses dan tahapan, tapi pemerintah daerah tetap optimistis,” tegasnya.
Wagub turut menambahkan bahwa seluruh pendanaan program Koperasi Merah Putih berasal dari pemerintah pusat.
Sementara itu, pemerintah daerah masih menunggu mekanisme penyaluran anggaran dari pemerintah pusat sebelum proses pembangunan fisik dapat dimulai.
Di sisi lain, Edy memastikan komitmen Pemprov Kalteng untuk menuntaskan pendataan sambil menjaga kualitas data.
Ia menyampaikan harapan agar pembangunan koperasi segera memberi dampak nyata bagi daerah.
“Yang penting prosesnya berjalan dan datanya beres, supaya manfaatnya nanti bisa dirasakan masyarakat di seluruh Kalteng,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden, pekan lalu menyampaikan bahwa penyediaan lahan masih menjadi pekerjaan besar di kabupaten dan kota.
Dari sekitar 1.400 titik, baru sekitar 400 lokasi yang memiliki data kepemilikan lahan lengkap dan siap diajukan.
Ia menegaskan, kelengkapan data lahan menjadi kunci agar pembangunan fisik dapat dimulai pada Januari 2026.
“Masalah mendasarnya memang di lahan. Ditargetkan akhir November semua sudah rampung supaya awal tahun depan pembangunan bisa dimulai,” kata Herson pekan lalu.
Sejumlah daerah juga menghadapi keterbatasan anggaran karena tidak memiliki alokasi khusus untuk pengadaan lahan, sementara transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan.
Kondisi geografis Kalteng yang didominasi lahan gambut turut menjadi hambatan, sebab stabilisasi tanah dapat menyedot hingga 40 persen dari total anggaran pembangunan.
Meski sejumlah kendala dihadapi, Pemerintah Provinsi Kalteng menilai program Koperasi Merah Putih sebagai langkah penting bagi penguatan ekonomi desa.
Koperasi tersebut dirancang sebagai pusat layanan berbasis desa yang mengintegrasikan layanan usaha, penyediaan kebutuhan masyarakat, hingga fasilitas dasar bagi warga.
Herson menegaskan bahwa manfaat program tersebut akan langsung dirasakan oleh masyarakat di desa, sehingga pembangunan harus tetap berlanjut.
Dengan dukungan pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah pusat, ia berharap rangkaian persiapan dapat diselesaikan sesuai jadwal. (ovi/ala/kpg)
