PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Dinas Perkebunan (Disbun) terus mengupayakan percepatan realisasi hak plasma bagi masyarakat. Kepala Disbun Kalteng, Rizky Ramadhana Badjuri, mengungkapkan bahwa progres realisasi plasma di wilayah tersebut menunjukkan perkembangan positif.
“Selama dua tahun terakhir, realisasi plasma telah melampaui angka 20 persen. Saat ini, sekitar 31 persen hak plasma di Kalteng telah terealisasi. Ini adalah pencapaian signifikan dan memotivasi kami untuk terus meningkatkan angka tersebut,” kata Rizky, Selasa (17/12).
Pemprov Kalteng menekankan pentingnya keseimbangan antara investasi sektor perkebunan dengan kesejahteraan masyarakat.
“Kami memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh manfaat optimal dari keberadaan perusahaan besar swasta (PBS) di wilayah ini, sesuai visi pemerintah untuk pemerataan manfaat,” jelasnya.
Ke depan, Disbun Kalteng berkomitmen mendorong semua PBS memenuhi kewajiban sesuai aturan yang berlaku.
“Diharapkan langkah ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan secara signifikan,” ungkapnya. (hfz)
PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Dinas Perkebunan (Disbun) terus mengupayakan percepatan realisasi hak plasma bagi masyarakat. Kepala Disbun Kalteng, Rizky Ramadhana Badjuri, mengungkapkan bahwa progres realisasi plasma di wilayah tersebut menunjukkan perkembangan positif.
“Selama dua tahun terakhir, realisasi plasma telah melampaui angka 20 persen. Saat ini, sekitar 31 persen hak plasma di Kalteng telah terealisasi. Ini adalah pencapaian signifikan dan memotivasi kami untuk terus meningkatkan angka tersebut,” kata Rizky, Selasa (17/12).
Pemprov Kalteng menekankan pentingnya keseimbangan antara investasi sektor perkebunan dengan kesejahteraan masyarakat.
“Kami memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh manfaat optimal dari keberadaan perusahaan besar swasta (PBS) di wilayah ini, sesuai visi pemerintah untuk pemerataan manfaat,” jelasnya.
Ke depan, Disbun Kalteng berkomitmen mendorong semua PBS memenuhi kewajiban sesuai aturan yang berlaku.
“Diharapkan langkah ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan secara signifikan,” ungkapnya. (hfz)
