PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara di Ruang Rapat Kepala Bapperida, Rabu (15/1).
Rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Barito Utara Mery Rukaini didampingi lima anggota Komisi III disambut langsung Kepala Bapperida Kalteng, Leonard S. Ampung. Kunjungan ini bertujuan mendalami rencana pembangunan jalan lintas kabupaten sebagai bagian dari agenda Sidang II DPRD Barito Utara.
Dalam paparannya, Leonard menjelaskan Kalimantan Tengah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan fokus menjadi Lumbung Pangan Nasional dan Pusat Konservasi Internasional. Wilayah pembangunan dibagi menjadi tiga zona:
- Zona BaratKabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Sukamara, Seruyan, Lamandau.
- Zona TengahKabupaten Katingan, Gunung Mas, Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya.
- Zona Timur: Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, dan Murung Raya.
Menurut Leonard, Barito Utara masuk dalam pengembangan Zona Timur dengan prioritas hilirisasi pangan, energi baru terbarukan, serta menjadi mitra strategis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Zona Timur memiliki potensi besar dalam industri pengolahan, transportasi pergudangan, serta perdagangan besar dan eceran. Sektor ini sejalan dengan agenda hilirisasi sumber daya alam,” jelas Leonard.
Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat interaksi hulu-hilir di Kalteng, di mana wilayah hulu sebagai pusat hilirisasi SDA dan wilayah hilir berfungsi sebagai outlet distribusi.
Mengenai kewenangan jalan, Leonard mengungkapkan jalan lingkar luar Muara Teweh sepanjang 10,97 km menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, sedangkan ruas jalan Ampah-Muara Teweh dan Muara Teweh-Puruk Cahu merupakan jalan nasional di bawah kewenangan pusat.
Dalam diskusi, Leonard turut memaparkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didanai penuh oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Gizi Nasional. Program ini telah dimulai sebagai pilot project di beberapa sekolah di Palangka Raya. Pemerintah daerah diminta menyiapkan data terkait jumlah anak sekolah, PAUD, balita, ibu hamil, hingga lokasi dapur umum untuk melayani kebutuhan gizi masyarakat.
“Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah mengalokasikan anggaran di pos Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung pelaksanaan program MBG,” tambahnya.
Kunjungan ini juga dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Anggota Komisi III DPRD Barito Utara, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Kalteng, serta Plt. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida Kalteng.
Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis dalam menyinergikan langkah pembangunan antara pemerintah daerah dan DPRD demi mewujudkan visi besar Kalimantan Tengah. (mmckalteng)