PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo.
Terbukti, dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Palangka Raya, Senin (14/4/2025) kemarin, berbagai isu strategis disampaikan Agustiar Sabran. Mulai dari jalan nasional hingga pengendalian banjir dan pembangunan perumahan.
Dalam pertemuan yang digelar di Aula Eka Hapakat tersebut, Agustiar Sabran menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan nasional dan Bendungan Muara Juloi.
“Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara, kami berharap pembangunan jalan provinsi bisa seiring dengan jalan nasional. Pembangunan Bendungan Muara Juloi sangat penting. Tidak hanya untuk pengendalian banjir, tetapi juga sebagai sumber listrik tenaga air,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya optimalisasi alur sungai untuk mendukung transportasi air dan mengurangi risiko banjir. Salah satunya adalah pengerukan Sungai Kapuas Murung, Sungai Kahayan, dan Sungai Mentaya.
“Pengerukan sangat kami harapkan, karena banjir sering terjadi akibat pendangkalan sungai,” jelasnya.
Tak hanya itu, gubernur juga mengangkat isu terkait Jembatan Sei Jelai yang menghubungkan Kabupaten Sukamara (Kalteng) dengan Kabupaten Ketapang (Kalbar). Meski jembatan telah selesai dibangun, namun akses jalan dari wilayah Kalimantan Barat belum terhubung secara maksimal.
Sementara dalam hal pemukiman, gubernur mengusulkan program pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak banjir. Terutama yang tinggal di bantaran sungai.
“Kalau bisa, kami usulkan pembangunan 30 ribu unit rumah untuk masyarakat yang rentan terdampak banjir,” katanya.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Edy Pratowo turut menyampaikan harapannya, agar sinergi antara pemerintah daerah dan DPR RI, khususnya Komisi V semakin kuat dalam mewujudkan infrastruktur yang memadai.
“Jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan sarana transportasi lainnya merupakan katalisator penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkap Edy.
Menyikapi hal itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lazarus mengakui bahwa kondisi infrastruktur di Kalteng masih membutuhkan perhatian serius.
“Dari hasil kunjungan kami dan penyampaian gubernur, masih ada lebih dari 100 kilometer jalan nasional yang belum beraspal dan lebar jalannya di bawah standar. Alokasi dana perawatan jalan juga masih minim,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah proyek prioritas seperti pembangunan Bendungan Muara Joloi, peningkatan Bandara Iskandar di Pangkalan Bun, serta rencana pembangunan bandara baru di Sebuai dan Sampit.
“Isu-isu ini akan kami bahas lebih lanjut di Komisi V sebagai bagian dari prioritas nasional,” katanya.
Dalam pertemuan ini, turut dihadiri oleh Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kalteng M Syauqie, para bupati dan wali kota se-Kalteng, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forkopimda. Termasuk juga Kapolda Kalteng dan Danrem 102/PJG. (hfz/hnd)