PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu (DTT) semester II tahun 2023, yakni LHP kepatuhan atas belanja daerah tahun 2022 dan 2023 di Aula BPK RI Perwakilan Kalteng, Senin (15/1/2024).
Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo mewakili Pemprov menerima langsung LHP DTT Semester II Tahun 2023 dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng M Ali Asyhar.
Dalam sambutannya, Edy menyampaikan beberapa harapan agar berperan aktif untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dalam rencana aksi sebagalimana telah disepakati bersama sesuai dengan mekanisme penyelesaian yang telah ditetapkan.
”Segera mengidentifikasi seluruh rekomendasi. Jangan sampai berlarut-larut melebihi batas waktu yang ditetapkan, baik yang bersifat material maupun yang bersifat administratif,” ujarnya.
Kemudian Edy juga berharap agar inspektorat selaku (Aparat pengawasan Intern Pemerintah) APIP agar mengkoordinir perangkat daerah untuk menyampaikan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dengan tepat dan sesuai.
”Berkoordinasi dengan BPK RI Perwakilan jika terdapat rekomendasi yang belum dipahami,” bebernya.(hfz/hnd)
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu (DTT) semester II tahun 2023, yakni LHP kepatuhan atas belanja daerah tahun 2022 dan 2023 di Aula BPK RI Perwakilan Kalteng, Senin (15/1/2024).
Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo mewakili Pemprov menerima langsung LHP DTT Semester II Tahun 2023 dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng M Ali Asyhar.
Dalam sambutannya, Edy menyampaikan beberapa harapan agar berperan aktif untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dalam rencana aksi sebagalimana telah disepakati bersama sesuai dengan mekanisme penyelesaian yang telah ditetapkan.
”Segera mengidentifikasi seluruh rekomendasi. Jangan sampai berlarut-larut melebihi batas waktu yang ditetapkan, baik yang bersifat material maupun yang bersifat administratif,” ujarnya.
Kemudian Edy juga berharap agar inspektorat selaku (Aparat pengawasan Intern Pemerintah) APIP agar mengkoordinir perangkat daerah untuk menyampaikan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dengan tepat dan sesuai.
”Berkoordinasi dengan BPK RI Perwakilan jika terdapat rekomendasi yang belum dipahami,” bebernya.(hfz/hnd)
