28.4 C
Jakarta
Monday, April 29, 2024

Pemekaran Provinsi Kotawaringin Harus Memenuhi Sejumlah Persyaratan

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Biro Pemerintahan memastikan siap untuk mendukung kelengkapan berkas pemekaran Provinsi Kotawaringin. Hal itu disampaikan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kalteng Akhmad Husain dalam rapat dengar pendapat (RDP), perihal agar data dan dokumen, terutama kajian dilengkapi dengan baik oleh Presidium Pemekaran Provinsi Kotawaringin. 

“Kita mendukung kelengkapan berkas pemekaran sesuai dengan kapasitas Biro Pemerintahan. Sebab, untuk pemekaran suatu daerah memang harus memenuhi persyaratan-persyaratan,” kata Kepala Biro Pemerintahan Akhmad Husain, Jumat (15/1).

Dia mengatakan, sesuai hasil RDP antara legislatif dalam hal ini Komisi I DPRD Kalteng dengan eksekutif dan Presidium, bahwa ada beberapa data yang harus dilengkapi. Baik itu kajian kemampuan keuangan daerah, tata batas, dan sebaginya.

Baca Juga :  Gubernur Minta Kadin Bersama Pemerintah Pulihkan Ekonomi

“Untuk tata batas, sudah kita usulkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Sebab itu memang menjadi kewenangan provinsi, maka data-data tersebut nantinya akan disiapkan,” ucapnya.

Menurutnya, jika nanti DOB  Provinsi Kotawaringin telah disetujui gubernur dan DPRD Kalteng, maka semua akan bersama-sama mengurus ke pusat. 

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kalteng Yohanes Freddy Ering mengatakan, DPRD Kalteng akan kembali melaksanakan rapat kedua terkait pemekaran Provinsi Kotawaringin. Pada rapat kedua nantinya tentu akan berbicara terkait kelengkapan dokumen dan data yang sudah disiapkan.

“Kita akan jadwalkan rapat kedua untuk meninklanjuti usulan dewan terkait kelengkapan berkas. Terutama soal kajian dan sebagainya, karena data dan kajian penting agar tidak salah nantinya dalam pengambailan keputusan,” ujarnya.

Baca Juga :  Gubernur Minta Kabupaten-Kota Antisipiasi Banjir Susulan

Menurut Freddy banyak aspek yang menjadi pertimbangan dalam pemekaran porovinsi, sehingga diperlukan kajian yang komprehensif atau menyeluruh. “Dan kami di DPRD Kalteng tentu akan memperhatikan hal tersebut,” pungkasnya. 

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Biro Pemerintahan memastikan siap untuk mendukung kelengkapan berkas pemekaran Provinsi Kotawaringin. Hal itu disampaikan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kalteng Akhmad Husain dalam rapat dengar pendapat (RDP), perihal agar data dan dokumen, terutama kajian dilengkapi dengan baik oleh Presidium Pemekaran Provinsi Kotawaringin. 

“Kita mendukung kelengkapan berkas pemekaran sesuai dengan kapasitas Biro Pemerintahan. Sebab, untuk pemekaran suatu daerah memang harus memenuhi persyaratan-persyaratan,” kata Kepala Biro Pemerintahan Akhmad Husain, Jumat (15/1).

Dia mengatakan, sesuai hasil RDP antara legislatif dalam hal ini Komisi I DPRD Kalteng dengan eksekutif dan Presidium, bahwa ada beberapa data yang harus dilengkapi. Baik itu kajian kemampuan keuangan daerah, tata batas, dan sebaginya.

Baca Juga :  Gubernur Minta Kadin Bersama Pemerintah Pulihkan Ekonomi

“Untuk tata batas, sudah kita usulkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Sebab itu memang menjadi kewenangan provinsi, maka data-data tersebut nantinya akan disiapkan,” ucapnya.

Menurutnya, jika nanti DOB  Provinsi Kotawaringin telah disetujui gubernur dan DPRD Kalteng, maka semua akan bersama-sama mengurus ke pusat. 

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kalteng Yohanes Freddy Ering mengatakan, DPRD Kalteng akan kembali melaksanakan rapat kedua terkait pemekaran Provinsi Kotawaringin. Pada rapat kedua nantinya tentu akan berbicara terkait kelengkapan dokumen dan data yang sudah disiapkan.

“Kita akan jadwalkan rapat kedua untuk meninklanjuti usulan dewan terkait kelengkapan berkas. Terutama soal kajian dan sebagainya, karena data dan kajian penting agar tidak salah nantinya dalam pengambailan keputusan,” ujarnya.

Baca Juga :  Gubernur Minta Kabupaten-Kota Antisipiasi Banjir Susulan

Menurut Freddy banyak aspek yang menjadi pertimbangan dalam pemekaran porovinsi, sehingga diperlukan kajian yang komprehensif atau menyeluruh. “Dan kami di DPRD Kalteng tentu akan memperhatikan hal tersebut,” pungkasnya. 

Terpopuler

Artikel Terbaru