PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengambil langkah efisiensi dengan memangkas anggaran rutin demi mendukung pelaksanaan program sosial melalui integrasi Kartu Huma Betang.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo menyebutkan bahwa penghematan mencakup pengurangan biaya alat tulis kantor (ATK), konsultasi, dan kegiatan diskusi yang biasa digelar di hotel. Sebagai gantinya, pemanfaatan teknologi seperti Zoom Meeting diutamakan untuk menekan pengeluaran.
“Kita juga harus mengembalikan dana ke pusat dan mengefisienkan anggaran rutin seperti ATK yang bisa diminimalisir,” ujar Edy, Minggu (13/4/2025).
Langkah ini diambil agar pelaksanaan delapan program prioritas sosial yang akan terintegrasi dalam Kartu Huma Betang bisa berjalan optimal dan tepat sasaran. Program tersebut mencakup dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, serta sektor pendidikan dan kesehatan.
Saat ini, proses validasi regulasi dan penganggaran tengah berlangsung untuk memastikan implementasi program sesuai aturan yang berlaku.
“Kita validasi agar tidak salah secara aturan, apakah nanti harus dalam bentuk Pergub atau bagaimana,” pungkasya. (hfz)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengambil langkah efisiensi dengan memangkas anggaran rutin demi mendukung pelaksanaan program sosial melalui integrasi Kartu Huma Betang.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo menyebutkan bahwa penghematan mencakup pengurangan biaya alat tulis kantor (ATK), konsultasi, dan kegiatan diskusi yang biasa digelar di hotel. Sebagai gantinya, pemanfaatan teknologi seperti Zoom Meeting diutamakan untuk menekan pengeluaran.
“Kita juga harus mengembalikan dana ke pusat dan mengefisienkan anggaran rutin seperti ATK yang bisa diminimalisir,” ujar Edy, Minggu (13/4/2025).
Langkah ini diambil agar pelaksanaan delapan program prioritas sosial yang akan terintegrasi dalam Kartu Huma Betang bisa berjalan optimal dan tepat sasaran. Program tersebut mencakup dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, serta sektor pendidikan dan kesehatan.
Saat ini, proses validasi regulasi dan penganggaran tengah berlangsung untuk memastikan implementasi program sesuai aturan yang berlaku.
“Kita validasi agar tidak salah secara aturan, apakah nanti harus dalam bentuk Pergub atau bagaimana,” pungkasya. (hfz)
