Apa Itu SP4N-LAPOR? Diskominfosantik Kalteng Beri Penjelasan Begini

PALANGKARAYA, PRKALTENG.CO  – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) menggelar Forum Group Discussion (FGD) bagi pengelola SP4N-LAPOR lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kalteng di Elti Park, Kota Palangkaraya, Rabu (11/12/2024).

Dalam paparannya, Kepala Diskominfosantik Kalteng Agus Siswadi mengatakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik setiap organisasi penyelenggara di Indonesia belum terkelola secara efektif dan terintegrasi.

“Untuk itu pemerintah membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang diberi nama Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Layanan ini adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui kanal pengaduan, yaitu website www.lapor.go.id,” ujarnya.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, SP4N-LAPOR ini bertujuan agar penyelenggara pengaduan dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik.

“Selain itu, agar penyelenggara pengaduan memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” imbuhnya.

Agus juga menjelaskan, SP4N-LAPOR sangat penting sebagai sarana perbaikan pelayanan publik dan dasar pengambilan keputusan, peningkatan kepercayaan masyarakat, serta mengawal akuntabilitas Pemerintah.

“Beberapa permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan pengaduan yaitu masyarakat tidak tahu kemana harus melapor, sarana konvensional beragam dan tidak terpadu,” ungkapnya.

Sambungnya, apatis dan pragmatis, tidak yakin laporannya ditindaklanjuti dan proses tidak akuntabel, takut akan konsekuensi melapor, keamanan dan kenyamanan terganggu, serta sulitnya akses, waktu dan biaya bagi masyarakat.

“Padahal pengelolaan pengaduan memiliki beberapa manfaat, yakni sebagai bahan perencanaan pelayanan yang tepat sasaran, sebagai bahan kajian untuk memperbaiki kualitas layanan, dan sebagai bahan masukan untuk usulan pengajuan program/kegiatan,” tukasnya. (mmckalteng/hfz)

PALANGKARAYA, PRKALTENG.CO  – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) menggelar Forum Group Discussion (FGD) bagi pengelola SP4N-LAPOR lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kalteng di Elti Park, Kota Palangkaraya, Rabu (11/12/2024).

Dalam paparannya, Kepala Diskominfosantik Kalteng Agus Siswadi mengatakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik setiap organisasi penyelenggara di Indonesia belum terkelola secara efektif dan terintegrasi.

“Untuk itu pemerintah membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang diberi nama Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Layanan ini adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui kanal pengaduan, yaitu website www.lapor.go.id,” ujarnya.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, SP4N-LAPOR ini bertujuan agar penyelenggara pengaduan dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik.

“Selain itu, agar penyelenggara pengaduan memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” imbuhnya.

Agus juga menjelaskan, SP4N-LAPOR sangat penting sebagai sarana perbaikan pelayanan publik dan dasar pengambilan keputusan, peningkatan kepercayaan masyarakat, serta mengawal akuntabilitas Pemerintah.

“Beberapa permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan pengaduan yaitu masyarakat tidak tahu kemana harus melapor, sarana konvensional beragam dan tidak terpadu,” ungkapnya.

Sambungnya, apatis dan pragmatis, tidak yakin laporannya ditindaklanjuti dan proses tidak akuntabel, takut akan konsekuensi melapor, keamanan dan kenyamanan terganggu, serta sulitnya akses, waktu dan biaya bagi masyarakat.

“Padahal pengelolaan pengaduan memiliki beberapa manfaat, yakni sebagai bahan perencanaan pelayanan yang tepat sasaran, sebagai bahan kajian untuk memperbaiki kualitas layanan, dan sebagai bahan masukan untuk usulan pengajuan program/kegiatan,” tukasnya. (mmckalteng/hfz)