24.1 C
Jakarta
Monday, April 7, 2025

BPBPK Kalteng Pimpin Apel Aktivasi Posko dan Pos Lapangan Satgas Pengendalian Karhutla

PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO  – Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Apel Aktivasi Posko dan Pos Lapangan Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kalteng Tahun 2024 di halaman Pusdalops PB Jalan Cilik Riwut Km.2,5, Kamis (10/7).

Perwakilan dari Polda, Korem, Dinas/Badan/Instansi Vertikal, BPBD Kota, Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB), Masyarakat Peduli Api, dan Organisasi Relawan Kemasyarakatan mengikuti apel tersebut.

Dalam arahannya saat memimpin apel, Kepala Pelaksana BPBPK Provinsi Kalteng Ahmad Toyib menyampaikan bahwa berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan awal musim kemarau di wilayah Provinsi Kalteng tahun 2024 dimulai pada Dasarian II Juli 2024, atau 11 Juli 2024, selama 9 Dasarian, 90 hari kalender.

Memperhatikan prakiraan BMKG tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng bersama dengan Polda Kalteng, Korem 102/Pjg, Instansi Vertikal, Dinas/Badan, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng, dan pihak terkait lainnya yang tergabung dalam Satgas Pengendalian Karhutla Provinsi Kalteng, terus memantapkan upaya pengendalian karhutla di wilayah Provinsi Kalteng. Sehingga ancaman karhutla pada tahun 2024 tetap dapat dikendalikan.

Lebih lanjut Toyib menyampaikan, Gubernur Kalteng bersama dengan Forkompimda tetap berkomitmen Mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap Tahun 2024.

“Untuk mencapai komitmen tersebut, kita terus bekerja bersama dalam melakukan pemantapan upaya pengendalian karhutla di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan melakukan berbagi inovasi,” katanya.

Baca Juga :  BPTU HPT Pelaihari Dukung Pengembangan Peternakan Kambing di Kalteng

“Kita harus yakin bahwa karhutla dapat dikendalikan, sehingga tidak menjadi bencana bagi masyarakat. Pengendalian karhutla dapat dilakukan dengan baik jika fungsi-fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan pengendalian karhutla dapat dilaksanakan dengan baik. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi pengendalian karhutla,” bebernya.

Oleh karena itu, sambung Toyib Gubernur Kalteng membentuk Satgas Pengendali Karhutla Provinsi Kalteng melalui Keputusan Gubernur Nomor 188.44/36/2023, yang memiliki fungsi mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalteng.

Menurut Toyib, dalam melaksanakan fungsinya, khususnya terkait dengan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun 2024, Satgas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalteng telah melaksanakan rapat-rapat koordinasi untuk mensinergikan setiap upaya pengendalian karhutla yang dimiliki oleh instansi/Lembaga. Sehingga potensi yang dimiliki dapat dipetakan bersama dan langkah-langkah operasi lapangan juga disepakati bersama.

Berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan, maka setidaknya dapat dipetakan dukungan sumber daya untuk peningkatan kesiapsiagaan pengendalian karhutla di tingkat lapangan. Baik dari Pemerintah Pusat melalui Balai PPI maupun BRGM, juga dari Pemprov Kalteng melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng dan UPT KPH, BPBPK Kalteng, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalteng, jumlah personil sekitar 1.045 orang, dengan lama waktu operasi antara 30 hari sampai 90 hari, yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota se-Kalteng.

Baca Juga :  Karhutla di Lahan Gambut Sulit Dipadamkan

“Terhitung mulai hari ini, Kamis, 11 Juli 2024 selama 90 hari ke depan sesuai dengan prakiraan BMKG, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengaktivasi Posko dan Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah. Posko Provinsi, dengan personil yang berasal dari instansi/lembaga terkait, bertugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,”jelasnya panjang lebar.

”Sedangkan Pos Lapangan, dengan personil yang berasal dari Babinsa, Bhabinkamtibmas dan masyarakat, bertugas melaksanakan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan, melaksanakan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dan melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan,” bebernya.

Dengan adanya perencanaan dan pengendalian yang baik dari Posko, serta operasi lapangan yang baik dari Pos Lapangan, diharapkan pengendalian karhutla pada tahun 2024 dapat berjalan dengan baik untuk Mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap, serta Menyukseskan Peringatan HUT RI Ke-79 di IKN.

“Saya mengajak semua kita yang diberikan amanat sebagai anggota Posko dan Poslap agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan tetap melaksanakan tugas dengan pendekatan humanis. Selalu menjaga kekompakan personil, menjaga kesehatan, selalu menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), dan mengikuti prosedur kerja yang sudah ditetapkan,“ tandasnya.(mmckalteng/hfz)

PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO  – Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Apel Aktivasi Posko dan Pos Lapangan Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kalteng Tahun 2024 di halaman Pusdalops PB Jalan Cilik Riwut Km.2,5, Kamis (10/7).

Perwakilan dari Polda, Korem, Dinas/Badan/Instansi Vertikal, BPBD Kota, Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB), Masyarakat Peduli Api, dan Organisasi Relawan Kemasyarakatan mengikuti apel tersebut.

Dalam arahannya saat memimpin apel, Kepala Pelaksana BPBPK Provinsi Kalteng Ahmad Toyib menyampaikan bahwa berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan awal musim kemarau di wilayah Provinsi Kalteng tahun 2024 dimulai pada Dasarian II Juli 2024, atau 11 Juli 2024, selama 9 Dasarian, 90 hari kalender.

Memperhatikan prakiraan BMKG tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng bersama dengan Polda Kalteng, Korem 102/Pjg, Instansi Vertikal, Dinas/Badan, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng, dan pihak terkait lainnya yang tergabung dalam Satgas Pengendalian Karhutla Provinsi Kalteng, terus memantapkan upaya pengendalian karhutla di wilayah Provinsi Kalteng. Sehingga ancaman karhutla pada tahun 2024 tetap dapat dikendalikan.

Lebih lanjut Toyib menyampaikan, Gubernur Kalteng bersama dengan Forkompimda tetap berkomitmen Mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap Tahun 2024.

“Untuk mencapai komitmen tersebut, kita terus bekerja bersama dalam melakukan pemantapan upaya pengendalian karhutla di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan melakukan berbagi inovasi,” katanya.

Baca Juga :  BPTU HPT Pelaihari Dukung Pengembangan Peternakan Kambing di Kalteng

“Kita harus yakin bahwa karhutla dapat dikendalikan, sehingga tidak menjadi bencana bagi masyarakat. Pengendalian karhutla dapat dilakukan dengan baik jika fungsi-fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan pengendalian karhutla dapat dilaksanakan dengan baik. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi pengendalian karhutla,” bebernya.

Oleh karena itu, sambung Toyib Gubernur Kalteng membentuk Satgas Pengendali Karhutla Provinsi Kalteng melalui Keputusan Gubernur Nomor 188.44/36/2023, yang memiliki fungsi mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalteng.

Menurut Toyib, dalam melaksanakan fungsinya, khususnya terkait dengan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun 2024, Satgas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalteng telah melaksanakan rapat-rapat koordinasi untuk mensinergikan setiap upaya pengendalian karhutla yang dimiliki oleh instansi/Lembaga. Sehingga potensi yang dimiliki dapat dipetakan bersama dan langkah-langkah operasi lapangan juga disepakati bersama.

Berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan, maka setidaknya dapat dipetakan dukungan sumber daya untuk peningkatan kesiapsiagaan pengendalian karhutla di tingkat lapangan. Baik dari Pemerintah Pusat melalui Balai PPI maupun BRGM, juga dari Pemprov Kalteng melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng dan UPT KPH, BPBPK Kalteng, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalteng, jumlah personil sekitar 1.045 orang, dengan lama waktu operasi antara 30 hari sampai 90 hari, yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota se-Kalteng.

Baca Juga :  Karhutla di Lahan Gambut Sulit Dipadamkan

“Terhitung mulai hari ini, Kamis, 11 Juli 2024 selama 90 hari ke depan sesuai dengan prakiraan BMKG, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengaktivasi Posko dan Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah. Posko Provinsi, dengan personil yang berasal dari instansi/lembaga terkait, bertugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,”jelasnya panjang lebar.

”Sedangkan Pos Lapangan, dengan personil yang berasal dari Babinsa, Bhabinkamtibmas dan masyarakat, bertugas melaksanakan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan, melaksanakan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dan melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan,” bebernya.

Dengan adanya perencanaan dan pengendalian yang baik dari Posko, serta operasi lapangan yang baik dari Pos Lapangan, diharapkan pengendalian karhutla pada tahun 2024 dapat berjalan dengan baik untuk Mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap, serta Menyukseskan Peringatan HUT RI Ke-79 di IKN.

“Saya mengajak semua kita yang diberikan amanat sebagai anggota Posko dan Poslap agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan tetap melaksanakan tugas dengan pendekatan humanis. Selalu menjaga kekompakan personil, menjaga kesehatan, selalu menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), dan mengikuti prosedur kerja yang sudah ditetapkan,“ tandasnya.(mmckalteng/hfz)

Terpopuler

Artikel Terbaru