PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan atensi serius terhadap laporan dugaan keterlibatan dua siswa sekolah dasar di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dalam aktivitas permainan daring yang mengandung unsur kekerasan.
Informasi awal menyebutkan, aktivitas tersebut diduga berkaitan dengan penggunaan aplikasi permainan daring Roblox.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, H. Edy Pratowo, menyampaikan bahwa laporan terkait peristiwa tersebut baru diterimanya dan masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Menurutnya, pemerintah daerah belum dapat menarik kesimpulan sebelum dilakukan verifikasi secara menyeluruh.
“Saya baru menerima laporannya. Tentu akan kita cek kembali. Kita harus sangat berhati-hati dalam menyikapi hal seperti ini,” katanya, dilansir dari Kalteng Pos, Jumat (9/1).
Ia menjelaskan, Pemprov Kalteng telah melakukan koordinasi awal dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Kalteng.
Selain itu, sinergi juga dijalin dengan aparat keamanan guna memastikan penanganan berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Wagub juga mengingatkan pentingnya peran orang tua, pihak sekolah, serta lingkungan sekitar dalam mengawasi aktivitas digital anak.
Penggunaan permainan daring, menurutnya, perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi memuat konten kekerasan, perundungan, maupun perilaku yang tidak sesuai bagi anak.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng, Muhammad Rus’an, membenarkan adanya laporan awal yang diterima dari aparat keamanan serta Densus 88 terkait aktivitas digital anak di Kotim tersebut.
Namun, ia menegaskan bahwa hingga kini belum ada kesimpulan final mengenai muatan atau arah aktivitas tersebut.
“Memang ada laporan terkait game online yang mengarah pada kekerasan atau sadisme. Namun, untuk menyimpulkan ke hal lain, kita juga harus berhati-hati. Saat ini masih dalam tahap pendalaman,” ujarnya.
Rus’an menambahkan, pemerintah mengedepankan pendekatan perlindungan anak dalam menangani kasus ini. Proses pendalaman dilakukan untuk memahami konteks, pola interaksi digital, serta potensi dampak psikologis terhadap anak-anak yang terlibat.
Langkah pencegahan juga disiapkan agar persoalan tersebut tidak meluas dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat.
Saat ini, Pemprov Kalteng terus memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk dengan pihak sekolah dan aparat keamanan.
Selain itu, pemerintah daerah mempertimbangkan peningkatan sosialisasi literasi digital ke sekolah-sekolah sebagai upaya pencegahan agar anak tidak terpapar konten daring yang tidak ramah anak. (ovi/kpg)
