Gubernur Kalteng Dorong Optimalisasi SIPD dan APIP untuk Cegah Korupsi

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng)  Agustiar Sabran mendorong optimalisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai langkah strategis mencegah korupsi dan meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.

Itu disampaikan saat Agustiar Sabran hadir dalam acara kunjungan dan koordinasi terhadap capaian dan kendala pelaksanaan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) di Kalteng di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Senin (8/6/2026).

Acara ini digelar oleh Tim Stranas PK yang melibatkan KPK RI, Kantor Staf Presiden, Kementerian Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Kepada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah saya instruksikan agar terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi-aksi Stranas PK, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang memerlukan tindak lanjut bersama,” ujarnya.

Gubernur mengatakan, Kalteng membutuhkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, didukung sistem yang terintegrasi, pengawasan yang kuat, dan pengambilan keputusan yang berbasis data.

“Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pelaksanaan Stranas PK bukan sekadar memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi menjadi bagian dari upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan anggaran daerah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,”terangnya.

Sementara itu, Koordinator Harian Stranas PK Sari Anggraini dalam sambutannya menjelaskan bahwa kunjungannya bersama tim Stranas PK untuk mendengarkan, berbagi dan belajar bagaimana pencegahan korupsi bisa secara nyata diterapkan tidak hanya sebagai slogan namun masuk ke dalam proses kerja atau sistem.

Ada 3 aksi utama yang diperdalam di Kalteng yaitu aksi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), aksi Pengadaan Barang dan Jasa serta aksi terkait Aparat Pengawasan Intern Daerah (APIP). SIPD berkaitan dengan rencana, anggaran, penatausahaan, dan pelaporan.

Pengadaan Barang dan Jasa terkait dengan regulasi, kebutuhan, harga, penyedia, kontrak dan pembayaran. APIP berkaitan dengan regulasi, kebutuhan, analisis risiko, audit dan tindak lanjut.

Keterhubungan 3 instrumen tersebut dalam siklus pencegahan korupsi akan membuat Pemerintah Daerah memiliki basis yang kuat untuk mencegah pemborosan, mark-up, konflik kepentingan, dan keterlambatan tindak lanjut.

“Kami perlu sampaikan, peran bapak/ibu sebagai pemimpin menjadi penentu, bagaimana orang di balik layar menggunakan itu sebagai instrumen pengambil keputusan yang berdampak bagi masyarakat,” tuturnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Pj. Sekda Linae Victoria Aden, sejumlah narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, para Inspektur Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bapperida/Bappeda Kabupaten/Kota se-Kalteng. (biroadpimkalteng)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng)  Agustiar Sabran mendorong optimalisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai langkah strategis mencegah korupsi dan meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.

Itu disampaikan saat Agustiar Sabran hadir dalam acara kunjungan dan koordinasi terhadap capaian dan kendala pelaksanaan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) di Kalteng di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Senin (8/6/2026).

Acara ini digelar oleh Tim Stranas PK yang melibatkan KPK RI, Kantor Staf Presiden, Kementerian Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Kepada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah saya instruksikan agar terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi-aksi Stranas PK, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang memerlukan tindak lanjut bersama,” ujarnya.

Gubernur mengatakan, Kalteng membutuhkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, didukung sistem yang terintegrasi, pengawasan yang kuat, dan pengambilan keputusan yang berbasis data.

“Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pelaksanaan Stranas PK bukan sekadar memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi menjadi bagian dari upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan anggaran daerah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,”terangnya.

Sementara itu, Koordinator Harian Stranas PK Sari Anggraini dalam sambutannya menjelaskan bahwa kunjungannya bersama tim Stranas PK untuk mendengarkan, berbagi dan belajar bagaimana pencegahan korupsi bisa secara nyata diterapkan tidak hanya sebagai slogan namun masuk ke dalam proses kerja atau sistem.

Ada 3 aksi utama yang diperdalam di Kalteng yaitu aksi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), aksi Pengadaan Barang dan Jasa serta aksi terkait Aparat Pengawasan Intern Daerah (APIP). SIPD berkaitan dengan rencana, anggaran, penatausahaan, dan pelaporan.

Pengadaan Barang dan Jasa terkait dengan regulasi, kebutuhan, harga, penyedia, kontrak dan pembayaran. APIP berkaitan dengan regulasi, kebutuhan, analisis risiko, audit dan tindak lanjut.

Keterhubungan 3 instrumen tersebut dalam siklus pencegahan korupsi akan membuat Pemerintah Daerah memiliki basis yang kuat untuk mencegah pemborosan, mark-up, konflik kepentingan, dan keterlambatan tindak lanjut.

“Kami perlu sampaikan, peran bapak/ibu sebagai pemimpin menjadi penentu, bagaimana orang di balik layar menggunakan itu sebagai instrumen pengambil keputusan yang berdampak bagi masyarakat,” tuturnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Pj. Sekda Linae Victoria Aden, sejumlah narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, para Inspektur Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bapperida/Bappeda Kabupaten/Kota se-Kalteng. (biroadpimkalteng)